Pemikiran Kebangsaan

Bangkit Rahmat Tri Widodo

Setiap perang selalu melahirkan ilusi. Ilusi paling berbahaya adalah keyakinan bahwa suara paling keras pasti datang dari pihak yang paling kuat. Cuitan Donald Trump pada 4 April 2026 yang kembali memberi Iran tenggat 48 jam untuk membuka Selat Hormuz atau menghadapi konsekuensi lebih berat, pada pandangan pertama, memang tampak garang. Namun dalam pembacaan strategis, ultimatum yang terus diulang jarang mencerminkan kontrol yang kokoh. Sebaliknya, ia sering menandakan bahwa tekanan yang sudah dikerahkan belum juga menghasilkan kepatuhan politik yang diinginkan. Reuters melaporkan bahwa perang ini telah berlangsung sejak 28 Februari 2026, dan sampai awal April Washington serta Tel Aviv masih berusaha memaksa perubahan sikap Teheran tanpa hasil yang tegas. Dalam bahasa yang lebih terus terang: ancaman terus bertambah, tetapi keputusan politik lawan belum juga patah (Reuters, 2026a; Reuters, 2026b). 

Di situlah letak ironi perang ini. Amerika Serikat dan Israel tetap lebih unggul dalam kapasitas serangan udara, teknologi, dan daya rusak. Tetapi keunggulan tempur bukanlah jaminan kemenangan politik cepat. Analisis CSIS menunjukkan bahwa serangan koalisi memang berhasil menurunkan volume peluncuran rudal dan drone Iran secara tajam dibandingkan hari-hari awal perang. Namun CSIS juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki “lingering launch capacity” yang tetap bisa menimbulkan kerusakan, terutama terhadap fasilitas energi. Artinya, Iran memang terpukul, tetapi belum lumpuh. Dan dalam peperangan modern, lawan yang belum lumpuh adalah lawan yang masih mampu memaksakan biaya strategis kepada pihak yang mengklaim unggul (Cancian & Park, 2026).

Masalah terbesar Washington, karena itu, bukan semata bagaimana membombardir Iran lebih keras, melainkan bagaimana mempertahankan perang tanpa tenggelam dalam ongkosnya sendiri. RUSI mencatat bahwa dalam 16 hari pertama konflik, lebih dari 11.000 munisi telah digunakan. Pesan utama dari kajian itu brutal dalam kesederhanaannya: yang menentukan bukan hanya command of the air, tetapi command of the reload. Medan tempur modern pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas industri, logistik, dan fiskal untuk mengisi ulang gudang senjata yang terus terkuras. Ini berarti pihak yang tampak dominan di layar televisi belum tentu menjadi pihak yang paling tahan dalam perang yang berlarut (Amoah et al., 2026).

Karena itu, narasi bahwa Iran “sudah kalah” terlalu malas untuk disebut analisis. Tetapi narasi bahwa Iran “sudah menang” juga sama sembrono. Yang lebih jujur adalah ini: Iran masih memegang kemampuan untuk mengubah superioritas militer lawan menjadi beban strategis. Selama Teheran dapat mempertahankan ancaman terhadap arus energi global, memaksa lawan terus membakar interceptor dan amunisi mahal, serta menjaga konflik tetap bersifat multi-front, maka Iran tetap berada dalam posisi tawar yang berbahaya. Kekuatan Teheran pada tahap ini bukan terletak pada kebal terhadap serangan, melainkan pada kemampuannya membuat kemenangan lawan menjadi terlalu mahal untuk dirayakan.

Di sinilah Selat Hormuz menjadi jantung persoalan. Reuters melaporkan bahwa Iran hampir menutup total jalur ini, yang normalnya menangani sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG global. Selat itu bukan sekadar perairan sempit di peta. Ia adalah katup utama ekonomi dunia. Selama Iran masih memiliki kapasitas untuk mengganggu, membatasi, atau mempolitisasi lalu lintas di Hormuz, maka setiap ancaman Washington kepada Teheran otomatis berubah menjadi ancaman terhadap pasar energi dunia, harga transportasi, biaya logistik, inflasi, dan stabilitas politik negara-negara importir energi. Dengan kata lain, yang dipegang Iran bukan hanya rudal, melainkan urat nadi ekonomi global (Reuters, 2026a).

Peringatan dari lembaga-lembaga internasional seharusnya membuat siapa pun berhenti meremehkan implikasi perang ini. Kepala IEA, Fatih Birol, mengatakan bahwa gangguan pasokan energi dari Timur Tengah pada April diperkirakan akan jauh lebih besar daripada Maret, dengan lebih dari 12 juta barel pasokan sudah hilang dan dampaknya mulai terasa di luar kawasan. Reuters juga melaporkan bahwa IEA, IMF, dan Bank Dunia sampai membentuk kelompok koordinasi untuk merespons dampak perang ini terhadap energi dan ekonomi global. Ketika tiga lembaga besar semacam itu harus turun bersama, itu berarti persoalannya sudah melampaui perang kawasan biasa. Ini bukan lagi sekadar konflik antara dua negara; ini adalah ujian terhadap stabilitas ekonomi internasional (Reuters, 2026c; Reuters, 2026d). 

Maka, ultimatum Trump sesungguhnya berbicara lebih banyak tentang keterbatasan Washington daripada kelemahan Teheran. Seorang pemimpin yang benar-benar memegang kendali tidak perlu terus-menerus memperbarui ancaman agar terlihat tegas. Ketika tenggat diperpanjang, nada diperkeras, dan hasil politik tetap belum datang, publik internasional menangkap sesuatu yang lebih mendasar: ada jurang antara kemampuan menghancurkan dan kemampuan memaksa tunduk. Amerika Serikat mungkin masih dapat memperluas operasi militer. Israel mungkin masih siap menyerang infrastruktur energi Iran, sebagaimana dilaporkan Reuters. Namun semakin jauh eskalasi itu berjalan, semakin besar pula peluang bahwa perang ini berubah dari operasi koersif menjadi jebakan strategis yang menggerogoti pihak yang melancarkannya (Reuters, 2026e). 

Lebih dari itu, perang ini juga menghidupkan kembali satu pelajaran lama yang terlalu sering dilupakan oleh kekuatan besar: kemenangan militer tidak identik dengan penyelesaian politik. Dari Vietnam hingga Afghanistan, dari Irak hingga perang-perang yang lebih pendek namun mahal, superioritas teknologi sering kali gagal diterjemahkan menjadi hasil politik yang stabil dan murah. Dalam konteks Iran, problem itu bahkan lebih kompleks karena geografi, jaringan proksi, chokepoint energi, dan sensitivitas pasar global semuanya bekerja sekaligus. Dalam situasi seperti ini, setiap hari tambahan perang dapat menjadi aset bagi pihak yang mampu bertahan, dan beban bagi pihak yang merasa harus segera menang.

Karena itu, tajuk yang jujur harus mengatakan hal yang mungkin tidak nyaman bagi banyak orang: cuitan Trump yang terdengar garang bukanlah bukti bahwa Iran sudah terpojok tanpa ruang gerak. Justru sebaliknya, ultimatum itu menunjukkan bahwa Washington belum menemukan cara cepat, murah, dan meyakinkan untuk memaksa Teheran menyerah. Amerika Serikat dan Israel masih unggul dalam kemampuan menyerang. Tetapi Iran masih unggul dalam satu hal yang sama pentingnya: kemampuan memaksa lawan membayar mahal. Dalam perang modern, terutama perang yang menyentuh jalur energi global, pihak yang mampu memaksakan biaya sering kali tidak kalah berbahayanya dibanding pihak yang unggul dalam firepower.

Itulah sebabnya, ultimatum 48 jam ini patut dibaca bukan sebagai lonceng kemenangan, melainkan sebagai alarm keterbatasan. Retorikanya keras, tetapi realitasnya jauh lebih rapuh. Dan bila Washington gagal memahami perbedaan antara dominasi taktis dan kemenangan strategis, maka setiap ultimatum berikutnya hanya akan terdengar makin nyaring dan sekaligus makin hampa.

Daftar Referensi

Amoah, M., Bazilian, M. D., & Matisek, J. (2026, March 24). Over 11000 munitions in 16 days of the Iran war: “Command of the reload” governs endurance. Royal United Services Institute. 

Cancian, M. F., & Park, C. H. (2026, March 25). Assessing the air campaign after three weeks: Iran war by the numbers. Center for Strategic and International Studies. 

Reuters. (2026a, April 4). US rescues airman as Trump, Israel pressure Iran ahead of deadline. 

Reuters. (2026b, April 4). Trump, Israel pressure Iran ahead of deadline as hunt goes on for missing US crew member. 

Reuters. (2026c, April 1). IEA warns Middle East oil disruptions set to hit Europe in April. 

Reuters. (2026d, April 1). IEA, IMF and World Bank to coordinate response to Middle East war’s impact. 

Reuters. (2026e, April 4). Israel preparing for attacks on Iranian energy sites, awaits US green light, official says.

Bangkit Rahmat Tri Widodo

Dalam dinamika geopolitik kontemporer, pertanyaan mengenai kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perang berkelanjutan melawan Iran menjadi salah satu isu strategis paling penting dalam studi hubungan internasional, strategi militer, dan geoekonomi. Argumentasi bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan perang jangka panjang terhadap Iran sebagaimana pernah dilakukan di Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan tidak hanya bertumpu pada aspek militer semata, tetapi juga pada perubahan struktur sistem internasional, kapasitas ekonomi-politik domestik, serta karakter unik Iran sebagai aktor negara dengan kemampuan perang asimetris yang matang.

Secara historis, Amerika Serikat memiliki rekam jejak panjang dalam prolonged warfare. Perang Korea berlangsung selama 1950–1953 dalam konteks bipolaritas global antara blok Barat dan blok Komunis. Keterlibatan Amerika Serikat pada saat itu memperoleh legitimasi internasional melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa serta didukung oleh kekuatan industri pasca-Perang Dunia II yang berada pada puncak kapasitasnya (Freedman, 2013). Dalam konteks tersebut, sustainment perang tidak hanya dimungkinkan oleh superioritas militer, tetapi juga oleh political consensus domestik yang relatif solid.

Demikian pula dalam Perang Vietnam, meskipun berakhir dengan kegagalan strategis, Washington tetap mampu mempertahankan keterlibatan militer selama hampir dua dekade. Kemampuan tersebut didukung oleh kerangka containment strategy yang menjadikan Asia Tenggara sebagai arena penting dalam kompetisi global melawan komunisme (Logevall, 2012). Namun, Vietnam juga memberikan pelajaran fundamental bahwa keunggulan taktis tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan strategis. Ketika dukungan publik melemah dan biaya perang meningkat, kemampuan sustainment mengalami erosi yang signifikan.

Pengalaman Irak dan Afghanistan memperkuat pola tersebut. Invasi Irak pada 2003 berlangsung dalam konteks unipolar moment ketika Amerika Serikat berada pada posisi hegemon global pasca-Perang Dingin. Sementara itu, perang Afghanistan menunjukkan kemampuan Amerika untuk mempertahankan operasi militer selama dua dekade, tetapi sekaligus memperlihatkan batas endurance strategis ketika tujuan politik tidak lagi sejalan dengan biaya yang harus ditanggung (Bacevich, 2016).

Namun, konteks Iran secara fundamental berbeda dari seluruh pengalaman perang sebelumnya. Iran bukanlah negara yang mengalami degradasi kapasitas militer seperti Irak pasca-sanksi, juga bukan aktor non-state seperti Taliban dalam fase awal Afghanistan. Iran adalah negara dengan state military structure yang matang, kedalaman strategis regional, kemampuan rudal balistik, drone warfare, cyber operations, serta jaringan proxy yang tersebar di berbagai titik strategis Timur Tengah.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa setelah hampir lima minggu konflik, Amerika Serikat baru dapat mengonfirmasi penghancuran sekitar sepertiga dari arsenal misil Iran, sementara sebagian besar lainnya masih aktif atau terlindungi dalam fasilitas bawah tanah yang hardened (Reuters, 2026).   Fakta ini menegaskan bahwa Iran memiliki resilience militer yang jauh lebih tinggi dibanding lawan-lawan Amerika dalam konflik sebelumnya.

Perspektif Teori

Dari perspektif teori strategi, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep strategic overstretch. Kennedy (1987) menjelaskan bahwa kekuatan besar cenderung mengalami penurunan kemampuan ketika komitmen eksternal melebihi kapasitas ekonomi dan politik domestiknya. Dalam konteks Amerika Serikat saat ini, perang dengan Iran tidak berlangsung dalam ruang kosong. Washington secara simultan menghadapi kompetisi strategis dengan China di Indo-Pasifik, dukungan militer terhadap Ukraina dalam konflik Eropa Timur, serta kewajiban aliansi global lainnya.

Dengan demikian, perang terhadap Iran berpotensi mempercepat fenomena overstretch tersebut. Biaya perang yang terus meningkat menjadi indikator penting. Estimasi terkini menunjukkan bahwa biaya inkremental konflik telah mencapai kisaran 16–23 miliar dolar hanya dalam bulan pertama, dengan penggunaan lebih dari 850 rudal Tomahawk dan berbagai high-value air assets (Axios, 2026).   Bila perang berkembang menjadi conflict of attrition, tekanan terhadap industri pertahanan Amerika akan meningkat secara eksponensial.

Selain dimensi material, aspek politik domestik menjadi variabel yang sangat menentukan. Pengalaman Vietnam, Irak, dan Afghanistan menunjukkan bahwa keberlanjutan perang sangat dipengaruhi oleh public support. Dalam konteks perang Iran, dukungan publik Amerika berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibanding konflik-konflik terdahulu. Polling Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa dua pertiga warga Amerika menghendaki perang segera diakhiri meskipun tujuan awal belum tercapai (Reuters, 2026).   Bahkan hanya sebagian kecil yang mendukung pengerahan pasukan darat.  

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan konsep war termination and domestic legitimacy. Clausewitz (1976) menegaskan bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Ketika basis politik domestik melemah, kemampuan negara untuk mempertahankan perang juga ikut menurun. Dalam demokrasi modern seperti Amerika Serikat, tekanan elektoral, opini publik, dan biaya ekonomi rumah tangga menjadi faktor yang jauh lebih menentukan dibanding era Perang Korea.

Lebih jauh, perang terhadap Iran membawa konsekuensi geoekonomi yang jauh lebih besar. Posisi Iran yang berdekatan dengan Selat Hormuz menjadikan konflik ini langsung berdampak pada pasokan energi global. Lonjakan harga minyak dan bahan bakar domestik di Amerika telah memperkuat resistensi publik terhadap keberlanjutan perang.   Dalam konteks ini, perang tidak hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga isu kesejahteraan ekonomi domestik.

Atas dasar tersebut, tesis utama monograf ini adalah bahwa Amerika Serikat secara struktural menghadapi keterbatasan yang jauh lebih besar untuk mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran dibanding pengalaman sebelumnya di Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Keterbatasan tersebut bersifat multidimensional, meliputi kapabilitas militer lawan, beban ekonomi, legitimasi politik domestik, serta tekanan geopolitik global yang semakin kompleks.

Lintasan Historis Teater Peperangan

Analisis mengenai ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perang berkelanjutan melawan Iran tidak dapat dilepaskan dari pembacaan historis terhadap pengalaman perang-perang sebelumnya. Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan sering dijadikan analogi oleh para analis strategis Amerika ketika membahas sustainment war, namun secara konseptual dan empiris, Iran menghadirkan karakter teater operasi yang berbeda secara mendasar.

Perang Korea merupakan contoh perang berkelanjutan yang masih dapat ditopang oleh Amerika Serikat karena berlangsung dalam konteks sistem internasional bipolar. Legitimasi operasi militer diperoleh melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara dukungan aliansi multilateral sangat kuat. Koalisi besar di bawah bendera UN menjadi faktor utama sustainment politik dan militer Washington (Jager, 2013). Selain itu, ekonomi Amerika Serikat pada awal 1950-an masih berada dalam fase pasca-Perang Dunia II yang sangat ekspansif, dengan basis industri pertahanan yang mampu menopang perang konvensional jangka panjang.

Analisis mengenai ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perang berkelanjutan melawan Iran tidak dapat dilepaskan dari pembacaan historis terhadap pengalaman perang-perang sebelumnya. Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan sering dijadikan analogi oleh para analis strategis Amerika ketika membahas sustainment war, namun secara konseptual dan empiris, Iran menghadirkan karakter teater operasi yang berbeda secara mendasar.

Perang Korea merupakan contoh perang berkelanjutan yang masih dapat ditopang oleh Amerika Serikat karena berlangsung dalam konteks sistem internasional bipolar. Legitimasi operasi militer diperoleh melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara dukungan aliansi multilateral sangat kuat. Koalisi besar di bawah bendera UN menjadi faktor utama sustainment politik dan militer Washington (Jager, 2013). Selain itu, ekonomi Amerika Serikat pada awal 1950-an masih berada dalam fase pasca-Perang Dunia II yang sangat ekspansif, dengan basis industri pertahanan yang mampu menopang perang konvensional jangka panjang.

Kapabilitas Iran, Overstretch Amerika Serikat dan Implikasi Geoekonomi

Argumen bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran menjadi semakin kuat apabila dianalisis dari perspektif kapabilitas militer lawan, kapasitas sustainment industri pertahanan Amerika, serta implikasi geoekonomi global yang ditimbulkan oleh konflik. Dalam konteks ini, perang Iran tidak lagi dapat dipahami sebagai conventional expeditionary warfare sebagaimana Irak 2003, melainkan sebagai hybrid attritional conflict yang menggabungkan serangan konvensional, perang rudal, proxy warfare, cyber disruption, dan tekanan ekonomi global.

Secara militer, Iran memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding lawan-lawan Amerika Serikat pada konflik sebelumnya. Salah satu elemen paling penting adalah arsenal rudal balistik dan drone swarm capability yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade. Selain jumlahnya yang besar, kapabilitas ini diperkuat oleh sistem penyimpanan dan peluncuran bawah tanah yang hardened, sehingga sangat sulit dihancurkan hanya melalui serangan udara. Reuters sebelumnya melaporkan keberadaan underground missile bases Iran di kawasan Teluk yang dirancang untuk mempertahankan second-strike capability.

Keberadaan jaringan proxy regional juga memperbesar kemampuan sustainment Iran dalam perang berkepanjangan. Tehran tidak hanya mengandalkan kekuatan nasional, tetapi juga memanfaatkan strategic depth melalui proxy network di Lebanon, Iraq, Syria, Yemen, dan wilayah Levant lainnya. Jaringan ini memungkinkan Iran melakukan distributed deterrence, sehingga tekanan terhadap Amerika Serikat tidak hanya terjadi di satu front, tetapi di berbagai titik kawasan Timur Tengah.

Dari perspektif teori strategi, kondisi ini sejalan dengan konsep asymmetric denial strategy, di mana negara yang secara konvensional lebih lemah memaksimalkan kemampuan untuk meningkatkan biaya perang bagi lawan yang lebih superior (Freedman, 2013). Iran tidak perlu mengalahkan Amerika Serikat secara total; cukup dengan membuat biaya perang menjadi tidak berkelanjutan secara politik dan ekonomi.

Pada titik inilah konsep strategic overstretch menjadi sangat relevan. Kennedy (1987) menjelaskan bahwa great powers akan mengalami penurunan kemampuan ketika komitmen militer eksternal melebihi kapasitas ekonomi dan industrial base domestiknya. Kondisi Amerika Serikat saat ini menunjukkan indikasi kuat ke arah tersebut.

Laporan CSIS menunjukkan bahwa enam hari pertama konflik saja telah menelan biaya sekitar USD 11,3 miliar, dan dalam dua belas hari meningkat menjadi sekitar USD 16,5 miliar.   Bahkan laporan terbaru menunjukkan biaya inkremental perang kini telah mencapai USD 16,2–23,4 miliar, dengan laju pengeluaran yang mendekati USD 1 miliar per hari.  

Angka tersebut secara historis menunjukkan pola yang sangat mengkhawatirkan. Jika perang berkembang menjadi prolonged conflict selama beberapa bulan, total biaya akan mendekati level perang Irak pada fase awal, namun tanpa jaminan keberhasilan strategis.

Tekanan terbesar terletak pada deplesi stockpile amunisi presisi tinggi. CSIS mencatat bahwa hanya dalam enam hari pertama, penggunaan Tomahawk mencapai sekitar 319 unit, mengurangi inventori secara signifikan.   CBS News bahkan melaporkan bahwa Amerika telah menggunakan hampir 1.000 Tomahawk missiles, sementara tingkat produksi tahunan sebelumnya hanya sekitar 90–190 unit sebelum dilakukan akselerasi industri.  

Dalam perspektif military logistics, ini sangat krusial. Perang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tempur awal, tetapi oleh kemampuan replenishment. Clausewitz (1976) menekankan bahwa sustainment logistik adalah jantung keberlanjutan perang. Apabila laju konsumsi amunisi jauh melampaui kapasitas produksi, maka keunggulan militer secara bertahap akan tergerus.

Selain aspek militer, perang Iran memiliki implikasi geoekonomi yang jauh lebih besar dibanding Korea, Vietnam, Irak, maupun Afghanistan. Letak geografis Iran yang dekat dengan Selat Hormuz menjadikan konflik ini berdampak langsung terhadap jalur energi global. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati jalur ini.

Laporan terbaru menunjukkan harga minyak telah melonjak tajam, dengan kenaikan signifikan sepanjang Maret 2026.   Hal ini segera menciptakan tekanan inflasi domestik di Amerika Serikat, terutama pada harga bahan bakar, transportasi, dan logistik nasional.

Dari perspektif war sustainability and democratic legitimacy, tekanan ekonomi domestik memiliki dampak langsung terhadap public support. Polling terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika menghendaki perang segera diakhiri dan sangat menolak pengerahan pasukan darat.

Feaver (2003) menjelaskan bahwa dalam demokrasi modern, sustainment perang sangat dipengaruhi oleh civil-military accountability dan tekanan opini publik. Ketika korban meningkat, harga energi naik, dan tujuan perang menjadi kabur, dukungan politik akan cepat terkikis.

Dengan demikian, kombinasi antara kapabilitas asimetris Iran, deplesi stockpile Amerika, overstretch global commitments, dan tekanan geoekonomi domestik memperkuat tesis utama monograf ini bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran sebagaimana pada konflik Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan.

Politik Domestik dan Erosi Will to Fight dalam Demokrasi Elektoral Amerika Serikat

Salah satu variabel paling menentukan dalam menilai kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran adalah faktor politik domestik. Dalam konteks negara demokrasi modern, keberlanjutan perang tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer atau kapasitas industri pertahanan, tetapi juga oleh will to fight yang bersumber dari legitimasi politik internal, dukungan publik, dan kalkulasi elektoral elite pemerintahan. Pada titik inilah perang dengan Iran menunjukkan keterbatasan struktural yang jauh lebih besar dibanding perang-perang Amerika sebelumnya.

Secara teoritis, hubungan antara perang dan politik domestik telah lama menjadi perhatian utama dalam studi strategi. Clausewitz menegaskan bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain (war is the continuation of politics by other means) (Clausewitz, 1976). Dalam konteks demokrasi elektoral seperti Amerika Serikat, pernyataan ini memperoleh makna yang lebih konkret: perang hanya dapat dipertahankan sejauh masih memiliki basis legitimasi di mata publik dan elite politik.

Pengalaman historis Vietnam menjadi preseden paling relevan. Pada fase awal, Washington memiliki dukungan politik yang cukup besar untuk melanjutkan operasi militer. Namun, ketika korban meningkat, tujuan strategis menjadi kabur, dan biaya ekonomi membesar, legitimasi perang mengalami erosi cepat. Hal yang sama kini tampak dalam konflik Iran.

Data survei terkini menunjukkan bahwa dukungan publik Amerika terhadap perang sangat rendah. Polling Reuters/Ipsos menunjukkan hanya sekitar 27% warga Amerika yang mendukung serangan terhadap Iran, sementara 43% menolak dan sisanya ragu-ragu.   Bahkan survei yang lebih mutakhir menunjukkan 66% masyarakat menghendaki perang segera diakhiri, meskipun tujuan awal belum tercapai.  

Temuan ini sangat signifikan secara strategis. Dalam konflik Korea, Vietnam, bahkan Irak 2003, dukungan awal publik relatif lebih tinggi. Perang Iran justru memasuki fase penolakan mayoritas sejak tahap awal, yang berarti ruang manuver politik pemerintah jauh lebih sempit.

Lebih kritis lagi, dukungan terhadap pengerahan pasukan darat hampir tidak ada. Survei Washington Post terbaru menunjukkan hanya 14% yang mendukung pengiriman pasukan darat, sementara mayoritas lintas partai menolaknya.   Reuters bahkan mencatat hanya 7% yang mendukung large-scale troop deployment.  

Data ini menunjukkan adanya erosi serius terhadap will to fight. Feaver (2003) menjelaskan bahwa dalam demokrasi sipil-militer, legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas politik terhadap pemilih. Ketika publik menolak eskalasi, elite politik cenderung membatasi opsi militer.

Selain opini publik, dinamika politik elektoral juga menjadi faktor pembatas utama. Konflik Iran berlangsung menjelang siklus pemilu paruh waktu (midterm elections), sehingga setiap eskalasi militer langsung dikalkulasikan terhadap dampaknya pada elektabilitas pemerintahan. Reuters mencatat bahwa kenaikan harga bahan bakar hingga menembus USD 4 per galon telah memperbesar tekanan terhadap partai penguasa.  

Dalam konteks politik Amerika, isu ekonomi domestik hampir selalu lebih menentukan perilaku pemilih dibanding isu keamanan eksternal. Mueller (1973) dalam studi klasik mengenai opini publik dan perang menunjukkan bahwa dukungan terhadap perang akan menurun secara proporsional dengan meningkatnya korban jiwa dan beban ekonomi. Pola ini kini terlihat jelas dalam kasus Iran.

Kenaikan harga minyak akibat ancaman terhadap Selat Hormuz mempercepat proses delegitimasi tersebut. Karena masyarakat Amerika langsung merasakan dampak perang melalui harga bensin, biaya transportasi, dan inflasi, maka perang Iran lebih cepat menggerus legitimasi domestik dibanding Afghanistan atau Korea.

Dimensi lain yang sangat penting adalah fragmentasi elite politik domestik. Tidak seperti fase awal Perang Korea yang memperoleh dukungan bipartisan relatif kuat, perang Iran justru memunculkan perpecahan internal bahkan di dalam Partai Republik sendiri. Beberapa anggota Kongres secara terbuka menolak opsi boots on the ground dan mempertanyakan kejelasan end-state perang.  

Dalam perspektif teori two-level games Putnam (1988), pemerintah Amerika harus secara simultan memenangkan dua arena: medan perang eksternal dan arena negosiasi politik domestik. Ketika arena domestik mengalami resistensi tinggi, kemampuan sustainment perang di level internasional akan melemah.

Fenomena protes anti-perang di berbagai kota besar Amerika semakin memperkuat indikator ini. Demonstrasi publik terhadap perang Iran telah berlangsung di Washington, New York, Chicago, dan kota-kota lain.   Secara simbolik, ini mengingatkan kembali pada pola delegitimasi perang Vietnam dan Irak.

Dengan demikian, faktor politik domestik menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghadapi keterbatasan yang sangat serius dalam mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran. Erosi dukungan publik, tekanan ekonomi rumah tangga, fragmentasi elite politik, dan siklus elektoral menjadikan will to fight semakin rapuh.

Dalam kerangka strategis, kondisi ini memperkuat tesis utama monograf bahwa keterbatasan Amerika bukan semata persoalan militer, tetapi terutama persoalan legitimasi politik dalam sistem demokrasi elektoral.

Penutup: Prospek Terminasi Dalam Perspektif Grand Strategy

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah Amerika Serikat mampu mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran harus dijawab tidak hanya melalui lensa kapabilitas militer, tetapi terutama melalui kerangka grand strategy, legitimasi politik domestik, dan keberlanjutan ekonomi-strategis. Seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa konflik dengan Iran menghadirkan kombinasi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding perang Korea, Vietnam, Irak, maupun Afghanistan.

Secara strategis, perang terhadap Iran telah memasuki fase yang menunjukkan ciri-ciri klasik attritional conflict with limited political objectives. Walaupun Amerika Serikat masih memiliki keunggulan absolut dalam proyeksi kekuatan udara, serangan presisi, dan kemampuan intelijen, kemenangan operasional tidak otomatis bertransformasi menjadi kemenangan strategis. Persoalan mendasar terletak pada tidak adanya definisi yang jelas mengenai victory condition.

Laporan terkini menunjukkan bahwa bahkan di tingkat elite politik Washington sendiri, tujuan perang masih ambigu. Pemerintah mengklaim telah berhasil melemahkan kemampuan rudal Iran dan menekan jaringan proxy regional, tetapi pada saat yang sama masih membuka kemungkinan eskalasi lebih lanjut.   Ketidakjelasan ini memperlihatkan apa yang oleh Freedman (2013) disebut sebagai strategic ambiguity in war termination.

Dalam perspektif teori terminasi perang, perang modern umumnya berakhir melalui salah satu dari empat skenario: decisive victory, negotiated settlement, mutual exhaustion, atau politically compelled withdrawal (Schelling, 1966). Dalam konteks Iran, skenario pertama tampak semakin kecil kemungkinannya. Meskipun Amerika mampu menghancurkan sebagian infrastruktur strategis Iran, Tehran masih mempertahankan kemampuan untuk melancarkan serangan rudal dan mengancam jalur energi global. Hal ini menunjukkan bahwa opsi decisive military victory hampir mustahil dicapai tanpa eskalasi ke perang darat skala besar, sesuatu yang secara politik tidak didukung oleh publik Amerika.  

Sebaliknya, indikator terbaru justru menunjukkan kecenderungan menuju mutual exhaustion and negotiated de-escalation. Penurunan tajam harga minyak global akibat harapan akan segera berakhirnya perang memperlihatkan bahwa pasar internasional juga membaca adanya kecenderungan menuju terminasi konflik.   Bahkan beberapa laporan menyebutkan adanya sinyal backchannel communication mengenai ceasefire dan pembukaan kembali Selat Hormuz.  

Dari perspektif grand strategy, perang Iran juga menempatkan Amerika Serikat dalam dilema yang sangat serius. Fokus strategis utama Washington pada dekade ini sesungguhnya berada pada kompetisi sistemik dengan China di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, perang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mengalihkan sumber daya, perhatian elite strategis, dan kapasitas industri pertahanan dari prioritas utama tersebut.

Kennedy (1987) telah lama mengingatkan bahwa great powers decline not merely through defeat, but through strategic overextension. Dalam konteks saat ini, keterlibatan simultan Amerika di Timur Tengah, dukungan terhadap Ukraina, dan penyeimbangan terhadap China menunjukkan pola yang sangat dekat dengan konsep strategic overstretch.

Konsekuensi geopolitik yang lebih luas juga sangat penting. Konflik Iran tidak hanya berdampak pada Amerika dan Iran, tetapi juga mengubah persepsi sekutu regional mengenai reliabilitas jaminan keamanan Washington. Analisis terkini mengenai hubungan Amerika–Saudi menunjukkan bahwa sekutu Teluk semakin mencari diversifikasi kemitraan strategis, termasuk ke China dan Rusia, akibat kekhawatiran terhadap keterbatasan komitmen Amerika dalam konflik berkepanjangan.  

Dalam perspektif hubungan sipil-militer, hal ini memperlihatkan bahwa perang yang terlalu lama justru berpotensi mengurangi kredibilitas strategis Amerika sebagai security provider global.

Dari sisi politik domestik, data opini publik sangat jelas menunjukkan batas kemampuan sustainment perang. Lebih dari dua pertiga masyarakat Amerika menginginkan perang segera diakhiri meskipun tujuan awal belum tercapai.   Ini merupakan indikator klasik dari apa yang Mueller (1973) sebut sebagai war fatigue effect, di mana dukungan publik menurun seiring meningkatnya biaya ekonomi dan ketidakjelasan tujuan perang.

Dengan demikian, tesis utama monograf ini dapat ditegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan perang berkelanjutan terhadap Iran sebagaimana pernah dilakukan di Korea, Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Keterbatasan tersebut bukan terutama pada aspek kekuatan tempur, melainkan pada batas politik domestik, tekanan ekonomi, kelelahan publik, serta risiko strategis global yang jauh lebih besar.

Dalam kerangka grand strategy, pilihan paling rasional bagi Washington bukanlah mempertahankan perang jangka panjang, melainkan mengarahkan konflik menuju terminasi ternegosiasi yang memungkinkan de-eskalasi tanpa kehilangan kredibilitas strategis secara total.

Daftar Referensi

Axios. (2026, April 1). Get ready for $200 a barrel oil prices if Hormuz stays closed. https://www.axios.com/2026/04/01/oil-prices-200-barrel-strait-hormuz

Axios. (2026, April 1). Trump to address nation on Iran Wednesday, after hinting at war’s end. https://www.axios.com/2026/04/01/trump-to-address-nation-on-iran-wednesday-after-hinting-at-wars-end

Bacevich, A. J. (2016). America’s war for the greater Middle East: A military history. Random House.

Cancian, M. F., & Park, C. H. (2026). Iran war cost estimate update: From $11.3 billion on day 6 to $16.5 billion on day 12. Center for Strategic and International Studies.

Clausewitz, C. von. (1976). On war (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)

Feaver, P. D. (2003). Armed servants: Agency, oversight, and civil-military relations. Harvard University Press.

Freedman, L. (2013). Strategy: A history. Oxford University Press.

Jager, S. M. (2013). Brothers at war: The unending conflict in Korea. W. W. Norton.

Kennedy, P. (1987). The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000. Random House.

Logevall, F. (2012). Embers of war: The fall of an empire and the making of America’s Vietnam. Random House.

Mueller, J. E. (1973). War, presidents, and public opinion. Wiley.

Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. International Organization, 42(3), 427–460. https://doi.org/10.1017/S0020818300027697

Reuters. (2026, March 16). US is quickly exhausting tools to absorb Iran war oil shock. https://www.reuters.com/markets/commodities/us-is-quickly-exhausting-tools-absorb-iran-war-oil-shock-2026-03-16

Reuters. (2026, March 30). US pump prices hit $4 a gallon as Iran war wreaks havoc on global energy supply. https://www.reuters.com/business/energy/us-pump-prices-hit-4-gallon-iran-war-wreaks-havoc-global-energy-supply-2026-03-31

Reuters. (2026, March 31). Iran war shock drives steepest hike yet in oil price forecasts. https://www.reuters.com/business/energy/iran-war-shock-drives-steepest-hike-yet-oil-price-forecasts-2026-03-31

Reuters. (2026, March 31). Two-thirds of Americans want quick end to Iran war even if goals unachieved, Reuters/Ipsos poll finds. https://www.reuters.com/world/middle-east/two-thirds-americans-want-quick-end-iran-war-even-if-goals-unachieved-2026-03-31

Reuters. (2026, April 1). Rubio says US can see ‘finish line’ on Iran war. https://www.reuters.com/world/middle-east/rubio-says-us-can-see-finish-line-iran-war-2026-04-01

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Washington Post. (2026, April 1). Americans have little appetite for sending U.S. troops to Iran, polls show. https://www.washingtonpost.com/politics/2026/04/01/iran-war-polls-ground-troops

Bangkit Rahmat Tri Widodo

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan salah satu misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang paling lama beroperasi dalam sejarah peacekeeping modern. Misi ini dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 425 dan 426 pada 19 Maret 1978 sebagai respons atas invasi Israel ke Lebanon Selatan. Mandat awalnya meliputi tiga tujuan utama, yaitu mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, serta membantu Pemerintah Lebanon mengembalikan otoritas efektifnya di wilayah selatan negara tersebut (United Nations Security Council [UNSC], 1978a, 1978b).  

Seiring perkembangan konflik, terutama setelah perang Lebanon tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah, mandat UNIFIL diperluas secara signifikan melalui Resolusi 1701. Resolusi ini memperkuat fungsi UNIFIL untuk memonitor penghentian permusuhan, mendukung pengerahan Lebanese Armed Forces (LAF), serta membantu memastikan bahwa wilayah antara Sungai Litani dan Blue Line bebas dari unsur bersenjata selain LAF dan UNIFIL (UNSC, 2006).  

Namun demikian, desain operasional UNIFIL menunjukkan sebuah anomali yang menarik dalam studi peacekeeping internasional. Berbeda dengan model peacekeeping klasik yang secara ideal ditempatkan secara simetris di antara dua pihak yang berkonflik, UNIFIL hanya beroperasi di wilayah Lebanon Selatan dan tidak memiliki kehadiran peacekeeping force di wilayah Israel. Area operasi UNIFIL secara resmi terbatas pada kawasan di antara Sungai Litani dan Blue Line di sisi Lebanon (United Nations Peacekeeping, 2025).  

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konseptual mengenai makna peacekeeping itu sendiri. Dalam teori peacekeeping klasik, pasukan penjaga perdamaian seharusnya berfungsi sebagai buffer force yang netral di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga mampu menjalankan monitoring, deterrence, dan de-escalation secara seimbang. Akan tetapi, dalam kasus UNIFIL, pengawasan hanya dilakukan di satu sisi ruang konflik, yakni Lebanon, sementara tidak ada peacekeeping presence yang setara di sisi Israel. Situasi ini dapat dipahami sebagai bentuk peacekeeping asymmetry, yaitu kondisi ketika misi penjaga perdamaian hadir hanya pada salah satu pihak yang berkonflik.

Secara normatif, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip dasar peacekeeping PBB, yakni consent of the parties. Penempatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah suatu negara memerlukan persetujuan negara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, Israel tidak memberikan persetujuan bagi kehadiran peacekeeping force PBB di wilayah nasionalnya, sehingga area operasi UNIFIL terbatas hanya di Lebanon Selatan (Bellamy & Williams, 2010; United Nations Peacekeeping, 2025).  

Akibatnya, UNIFIL menghadapi keterbatasan serius dalam menjalankan fungsi early warning dan conflict prevention. Misi ini dapat memonitor pergerakan unsur bersenjata di Lebanon Selatan, tetapi tidak memiliki akses langsung untuk mengamati mobilisasi militer Israel, pola deployment pasukan, maupun persiapan operasi di sisi utara Israel. Dengan kata lain, terdapat operational blind spot yang secara inheren melekat pada desain mandatnya.

Perkembangan terkini semakin memperlihatkan konsekuensi dari keterbatasan tersebut. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan pada tahun 2026 yang mengakibatkan korban dari personel peacekeepers, termasuk kontingen Indonesia, menunjukkan bahwa UNIFIL beroperasi dalam lingkungan konflik aktif dengan instrumen pengawasan yang tidak sepenuhnya simetris.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, monograf ini berupaya menganalisis anomali UNIFIL sebagai misi peacekeeping yang secara geografis, operasional, dan politik hanya hadir di satu sisi konflik, serta implikasinya terhadap efektivitas peacekeeping, hukum internasional, dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Tinjauan Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam studi hubungan internasional, peacekeeping merupakan salah satu instrumen utama tata kelola keamanan kolektif yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca-Perang Dunia II. Meskipun Piagam PBB tidak secara eksplisit menyebut istilah peacekeeping, praktik ini berkembang sebagai mekanisme operasional yang berada di antara Chapter VI mengenai penyelesaian sengketa secara damai dan Chapter VII mengenai tindakan koersif terhadap ancaman perdamaian. Karena sifatnya yang berada di antara dua rezim hukum tersebut, peacekeeping sering disebut sebagai instrumen “Chapter VI and a half” (Bellamy & Williams, 2010).

Secara klasik, peacekeeping dibangun di atas tiga prinsip fundamental, yaitu consent of the parties, impartiality, dan non-use of force except in self-defence and defence of the mandate (United Nations Peacekeeping, 2008). Prinsip pertama, consent, menegaskan bahwa kehadiran pasukan penjaga perdamaian harus berdasarkan persetujuan para pihak yang berkonflik. Prinsip kedua, impartiality, menuntut netralitas operasional agar peacekeepers tidak dipersepsikan berpihak kepada salah satu pihak. Prinsip ketiga membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk perlindungan diri dan pelaksanaan mandat.

Dalam konteks UNIFIL, ketiga prinsip tersebut justru memperlihatkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, misi ini lahir dari kebutuhan menjaga stabilitas kawasan perbatasan Lebanon–Israel. Namun di sisi lain, implementasi prinsip consent menyebabkan pasukan PBB hanya dapat ditempatkan di wilayah Lebanon, karena tidak terdapat persetujuan bagi penempatan pasukan serupa di wilayah Israel. Kondisi ini secara langsung memengaruhi makna impartiality dalam praktik operasional.  

Secara teoritis, peacekeeping ideal berfungsi sebagai buffer force yang ditempatkan secara simetris di antara dua pihak bertikai. Tujuannya adalah menciptakan ruang penyangga, mengurangi risiko miscalculation, dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Namun, pada kasus UNIFIL, peacekeeping justru beroperasi secara unilateral di satu sisi konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik apakah sebuah misi masih dapat disebut peacekeeping klasik apabila kehadirannya secara geografis tidak seimbang.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, monograf ini mengembangkan konsep asymmetric peacekeeping. Konsep ini merujuk pada situasi ketika misi penjaga perdamaian hadir hanya pada salah satu sisi ruang konflik, baik karena faktor hukum, politik, maupun keterbatasan mandat.

Dalam kerangka ini, UNIFIL merupakan contoh yang sangat relevan. Meskipun mandatnya adalah mendukung implementasi Resolusi 1701 antara Lebanon dan Israel, area operasionalnya terbatas pada Lebanon Selatan, khususnya sepanjang Blue Line hingga Sungai Litani. Tidak terdapat peacekeeping deployment di sisi Israel.  

Akibat dari desain yang asimetris ini adalah munculnya operational blind spot. Peacekeepers dapat memantau pergerakan aktor bersenjata di wilayah Lebanon, termasuk Hizbullah dan Lebanese Armed Forces, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengobservasi secara langsung postur militer Israel di sisi utara wilayahnya. Dengan demikian, kapasitas early warning dan preventive diplomacy menjadi terbatas.

Dalam perspektif teori keamanan, kondisi ini meningkatkan risiko security dilemma. Setiap mobilisasi di satu sisi perbatasan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pihak lain tanpa adanya mekanisme observasi simetris yang independen. Hal inilah yang menjelaskan mengapa UNIFIL sering kali berada dalam posisi reaktif, bukan preventif.

Selain pendekatan peacekeeping klasik, analisis ini juga menggunakan perspektif realisme struktural untuk menjelaskan mengapa desain UNIFIL bersifat asimetris.

Menurut Waltz (1979), struktur sistem internasional ditentukan oleh distribusi kekuatan di antara negara-negara. Institusi internasional, termasuk PBB, pada dasarnya tidak berdiri di ruang hampa, melainkan merefleksikan keseimbangan kekuatan global. Dalam konteks konflik Lebanon–Israel, absennya peacekeeping di wilayah Israel dapat dipahami sebagai konsekuensi dari distribusi leverage diplomatik dan politik dalam Dewan Keamanan PBB.

Dengan kata lain, desain mandat UNIFIL bukan semata hasil idealisme normatif, tetapi juga hasil kompromi politik antar kekuatan besar. Hal ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa penguatan mandat UNIFIL pasca-2006 merupakan hasil negosiasi intensif antara Amerika Serikat, Prancis, Lebanon, dan aktor regional lainnya.

Selain pendekatan realisme struktural, anomali UNIFIL juga dapat dijelaskan melalui perspektif institusionalisme internasional, khususnya terkait desain mandat dan batas efektivitas organisasi internasional. Dalam perspektif ini, institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya berfungsi sebagai arena normatif, tetapi juga sebagai hasil kompromi politik antarnegara yang memiliki kepentingan berbeda (Keohane, 1984).

UNIFIL merupakan contoh klasik bagaimana mandat peacekeeping dibentuk melalui negosiasi multilapis antara aktor global dan regional. Penguatan mandat pasca-Resolusi 1701 pada tahun 2006 bukan semata keputusan teknis keamanan, tetapi merupakan hasil kompromi diplomatik antara anggota tetap Dewan Keamanan, pemerintah Lebanon, Israel, dan kekuatan Eropa seperti Prancis. Studi Novosseloff (2023) menunjukkan bahwa penguatan UNIFIL setelah perang Israel–Hizbullah 2006 lahir dari proses diplomasi Dewan Keamanan yang sangat intens dan sarat kalkulasi politik.  

Dalam konteks ini, keterbatasan geografis UNIFIL bukan sekadar kelemahan operasional, melainkan desain kelembagaan yang secara sadar dibatasi. Area operasi misi hanya mencakup wilayah Lebanon Selatan, khususnya antara Sungai Litani dan Blue Line, tanpa mandat fisik di wilayah Israel.  

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa peacekeeping modern sering kali tidak dibentuk berdasarkan desain ideal, tetapi berdasarkan politically feasible mandate. Dengan kata lain, mandat yang disepakati adalah mandat yang paling mungkin diterima oleh seluruh aktor kunci, bukan yang paling sempurna secara normatif.

Salah satu konsep sentral dalam monograf ini adalah anomali geografis peacekeeping. Konsep ini merujuk pada situasi ketika peacekeeping force ditempatkan hanya pada satu sisi konflik, sehingga menghasilkan pengawasan yang tidak simetris.

Dalam kasus UNIFIL, situasi ini sangat nyata. Seluruh deployment berada di sisi Lebanon, mengikuti Blue Line sebagai garis demarkasi yang ditetapkan PBB untuk memverifikasi penarikan Israel pada tahun 2000. Tidak ada peacekeeping deployment yang ditempatkan di sisi Israel.  

Secara akademik, kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai operational blind spot. Peacekeepers dapat mengobservasi aktivitas militer, pergerakan aktor non-negara, dan potensi pelanggaran di wilayah Lebanon Selatan, tetapi tidak memiliki akses langsung untuk mengamati:

pertama, mobilisasi pasukan Israel di sisi utara;

kedua, deployment artileri dan armor;

ketiga, preparation of offensive operations;

keempat, pola intelligence surveillance sebelum serangan lintas batas.

Akibatnya, kapasitas early warning system menjadi tidak lengkap. UNIFIL lebih banyak bertindak sebagai force for monitoring consequences rather than monitoring causes.

Hal ini terlihat jelas dalam berbagai eskalasi terbaru, ketika peacekeepers menjadi pihak yang terdampak langsung oleh serangan lintas batas dan misidentification dalam ruang tempur aktif. Reuters melaporkan bahwa pangkalan UNIFIL di Lebanon Selatan terkena tembakan tank Israel pada Maret 2026, yang semakin menegaskan tingginya risiko akibat blind spot operasional tersebut.  

Berdasarkan uraian teoretis di atas, monograf ini membangun sintesis konseptual bahwa anomali UNIFIL merupakan hasil interaksi tiga variabel utama.

Pertama, constraint of consent, yaitu keterbatasan mandat akibat prinsip persetujuan negara berdaulat.

Kedua, political mandate design, yaitu desain kelembagaan yang lahir dari kompromi politik internasional.

Ketiga, power asymmetry, yaitu ketimpangan leverage diplomatik antara aktor negara yang berkonflik.

Ketiga variabel tersebut menghasilkan asymmetric peacekeeping architecture, yakni peacekeeping yang hadir hanya pada satu sisi konflik dan karena itu memiliki keterbatasan inheren dalam menjalankan fungsi deterrence, prevention, dan conflict de-escalation.

Evolusi Historis UNIFIL dan Genealogi Anomali Mandat (1978–2026)

Pertanyaan sentral dalam monograf ini adalah mengapa United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) hanya ditempatkan di wilayah Lebanon dan tidak memiliki peacekeeping presence di wilayah Israel. Dari perspektif hukum internasional dan doktrin operasi perdamaian PBB, penjelasan paling mendasar terletak pada prinsip consent of the parties.

Dalam doktrin peacekeeping klasik, penempatan pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran pasukan internasional di wilayah suatu negara harus didasarkan pada persetujuan negara berdaulat yang bersangkutan. Prinsip ini merupakan salah satu tiga pilar utama peacekeeping (United Nations Peacekeeping, 2008).

Dengan demikian, penempatan pasukan PBB di wilayah Israel mensyaratkan persetujuan resmi dari Pemerintah Israel. Dalam praktik historis sejak pembentukan UNIFIL tahun 1978, tidak pernah terdapat mandat Dewan Keamanan yang memperoleh atau memaksakan consent untuk deployment di sisi Israel. Sebaliknya, mandat selalu secara eksplisit dibatasi pada Lebanon Selatan berdasarkan Resolusi 425, 426, dan kemudian diperluas melalui Resolusi 1701 tetap dalam ruang teritorial Lebanon (UNSC, 1978a; UNSC, 1978b; UNSC, 2006).  

Secara hukum, ini berarti absennya peacekeeping di Israel bukan semata “anomali teknis”, tetapi konsekuensi langsung dari struktur normatif peacekeeping modern.

Namun, penjelasan hukum saja belum cukup. Dari perspektif politik internasional, absennya peacekeeping di wilayah Israel juga merupakan hasil dari mandate bargaining di Dewan Keamanan.

Mandat UNIFIL lahir dari kompromi politik antar anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, Prancis, dan aktor regional. Dalam konteks ini, desain mandat tidak selalu mencerminkan model peacekeeping yang paling ideal secara akademik, melainkan yang paling mungkin diterima secara diplomatik.

Israel memiliki posisi diplomatik yang kuat dalam sistem internasional, terutama melalui dukungan Amerika Serikat di Dewan Keamanan. Hal ini berimplikasi pada ruang negosiasi mandat yang lebih menguntungkan posisi Israel. Dengan kata lain, mandat yang dihasilkan adalah mandat yang cukup untuk memantau Lebanon Selatan, tetapi tidak sampai menyentuh kedaulatan teritorial Israel.

Perspektif ini diperkuat oleh dinamika terkini ketika perpanjangan mandat terakhir UNIFIL hingga akhir 2026 juga merupakan hasil kompromi politik yang sangat kuat antara AS, Israel, Lebanon, dan Prancis.  

Secara teoritis, ini menunjukkan bahwa desain peacekeeping lebih tepat dipahami sebagai politically constrained institution, bukan sekadar instrumen normatif netral.

Dari perspektif realisme struktural, ketiadaan peacekeeping di wilayah Israel juga mencerminkan asimetri distribusi kekuatan.

Israel sebagai negara dengan kemampuan militer tinggi, dukungan politik internasional yang kuat, serta leverage strategis di Dewan Keamanan memiliki kapasitas lebih besar untuk membentuk parameter intervensi internasional dibandingkan Lebanon.

Akibatnya, peacekeeping architecture menjadi spatially biased.

Secara geografis, seluruh instrumen observasi, patroli, dan reporting berada di wilayah Lebanon. Bahkan ketika UNIFIL mencatat pelanggaran lintas batas atau incursion dari Israel Defense Forces (IDF), pengamatan tersebut tetap dilakukan dari sisi Lebanon.  

Ini menghasilkan bias struktural yang sangat signifikan:

pertama, pengawasan terhadap aktivitas Hizbullah jauh lebih langsung;

kedua, pengawasan terhadap aktivitas Israel bersifat tidak langsung;

ketiga, verifikasi niat strategis Israel menjadi terbatas.

Secara akademik, inilah yang saya sebut sebagai spatial asymmetry of peace enforcement visibility.

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah UNIFIL masih dapat dikategorikan sebagai peacekeeping dalam pengertian klasik.

Jika peacekeeping klasik mensyaratkan buffer yang netral dan simetris di antara dua pihak bertikai, maka UNIFIL lebih mendekati conflict containment mission.

Misi ini pada praktiknya lebih banyak berfungsi untuk:

menahan spillover konflik di Lebanon Selatan;

mendukung otoritas Lebanese Armed Forces;

memonitor pelanggaran terhadap Blue Line dari sisi Lebanon.

Bahkan laporan terbaru menunjukkan UNIFIL berulang kali berada dalam crossfire dan menjadi korban langsung eskalasi, termasuk gugurnya personel Indonesia pada Maret 2026.  

Dengan demikian, absennya peacekeeping di Israel bukan hanya persoalan lokasi, tetapi mengubah hakikat UNIFIL dari peacekeeping simetris menjadi instrumen containment asimetris.

Implikasi Strategis, Operasional dan Pembelajaran bagi TNI

Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon melalui kontingen Indonesian Battalion (INDOBATT) di bawah UNIFIL. Sejak penguatan mandat pasca-Resolusi 1701 tahun 2006, Indonesia secara konsisten menempatkan personel TNI sebagai bagian dari misi stabilisasi di Lebanon Selatan. Kehadiran kontingen Indonesia tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian internasional, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi pertahanan dan proyeksi reputasi strategis Indonesia sebagai negara kontributor peacekeeping terkemuka (United Nations Peacekeeping, 2025). 

Dalam perspektif strategis, keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi politik luar negeri, yaitu implementasi prinsip politik bebas aktif dan kontribusi terhadap keamanan internasional. Kedua, dimensi militer-profesional, yaitu peningkatan kapasitas personel TNI dalam operasi multinasional, interoperability, dan exposure terhadap lingkungan konflik kompleks. Ketiga, dimensi strategic signalling, yaitu penguatan posisi Indonesia sebagai middle power yang aktif dalam tata kelola keamanan global.

Namun demikian, anomali desain UNIFIL sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya secara langsung memengaruhi profil risiko yang dihadapi kontingen Indonesia.

Absennya peacekeeping presence di wilayah Israel menciptakan keterbatasan serius bagi seluruh kontingen UNIFIL, termasuk Indonesia, dalam membangun situational awareness yang utuh.

Personel INDOBATT pada praktiknya beroperasi dalam lingkungan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

pertama, ruang observasi hanya mencakup wilayah Lebanon Selatan;

kedua, sumber informasi mengenai aktivitas militer Israel sangat bergantung pada liaison reports, aerial observation, dan notifikasi formal;

ketiga, kemampuan prediksi terhadap eskalasi lintas batas menjadi terbatas.

Akibatnya, personel di lapangan menghadapi risiko tinggi akibat information asymmetry.

Kondisi ini semakin relevan setelah berbagai insiden terbaru di mana posisi UNIFIL menjadi terdampak langsung oleh eskalasi lintas batas. Reuters melaporkan bahwa pangkalan UNIFIL di Lebanon Selatan terkena tembakan tank dan tembakan lintas batas dalam beberapa insiden sepanjang 2026, termasuk yang berdampak pada keselamatan personel peacekeepers dengan gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon Selatan. 

Bagi TNI, hal ini menegaskan bahwa operasi peacekeeping modern tidak lagi identik dengan lingkungan permissive, melainkan semakin mendekati hybrid operational environment.

Dari perspektif pembelajaran kelembagaan, pengalaman di UNIFIL memberikan pelajaran penting bagi pengembangan doktrin operasi perdamaian TNI.

Pertama, diperlukan penguatan doktrin mission risk assessment untuk peacekeeping dalam ruang konflik aktif. Pendekatan tradisional yang menempatkan peacekeeping sebagai operasi low-intensity perlu direvisi menuju model yang mengakomodasi risiko high-threat environment.

Kedua, pentingnya penguatan intelligence preparation of the mission area. Dalam konteks UNIFIL, keterbatasan akses geografis menuntut kemampuan intelijen yang lebih adaptif melalui fusion analysis, open-source intelligence, dan strategic liaison.

Ketiga, TNI perlu mengembangkan modul pendidikan yang menekankan peacekeeping under asymmetrical mandate. Konsep ini sangat penting karena banyak misi perdamaian kontemporer memiliki karakter mandat yang tidak sepenuhnya simetris.

Partisipasi aktif Indonesia dalam UNIFIL memperkuat posisi diplomasi pertahanan Indonesia di forum internasional, khususnya dalam konteks pencalonan posisi strategis di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah.

Namun, insiden yang menimbulkan korban pada personel Indonesia juga mengingatkan bahwa kontribusi tersebut harus selalu diseimbangkan dengan force protection doctrine yang lebih kuat.

Secara strategis, monograf ini berargumen bahwa pengalaman UNIFIL harus menjadi dasar bagi Indonesia untuk mendorong reformasi desain peacekeeping internasional, khususnya mengenai kebutuhan more symmetrical monitoring architecture dalam konflik lintas batas.

Penitup

Monograf ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai anomali United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yaitu mengapa misi peacekeeping Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon tidak memiliki kehadiran peacekeeping force yang setara di wilayah Israel. Berdasarkan analisis historis, teoretis, dan strategis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan hasil dari interaksi antara doktrin hukum peacekeeping, desain politik Dewan Keamanan, dan asimetri distribusi kekuatan internasional.

Pertama, dari perspektif hukum internasional, absennya peacekeeping presence di wilayah Israel merupakan konsekuensi langsung dari prinsip consent of the parties. Penempatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah suatu negara memerlukan persetujuan negara berdaulat yang bersangkutan. Karena tidak pernah terdapat consent formal dari Israel untuk deployment UN peacekeepers di wilayah nasionalnya, maka area operasi UNIFIL secara konsisten dibatasi hanya pada Lebanon Selatan sejak pembentukannya melalui Resolusi 425 dan 426 tahun 1978 hingga perpanjangan mandat terakhirnya (UNSC, 1978a; UNSC, 1978b).  

Kedua, dari perspektif politik internasional, desain mandat UNIFIL menunjukkan bahwa peacekeeping bukanlah instrumen yang sepenuhnya netral secara kelembagaan, melainkan hasil dari political bargaining di Dewan Keamanan. Dengan leverage diplomatik yang tinggi, Israel dan mitra strategisnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam membentuk parameter intervensi internasional. Hal ini menjelaskan mengapa reformasi mandat pasca-Resolusi 1701 pada tahun 2006 hanya memperluas fungsi operasional di Lebanon tanpa mengubah simetri geografis misi.

Ketiga, dari perspektif strategis, kondisi ini menghasilkan asymmetric peacekeeping architecture, yaitu arsitektur peacekeeping yang hadir hanya pada satu sisi konflik. Akibatnya, UNIFIL menghadapi keterbatasan inheren dalam menjalankan fungsi deterrence, early warning, dan conflict prevention.

Kontribusi utama monograf ini adalah pengembangan konsep asymmetric peacekeeping anomaly.

Konsep ini merujuk pada situasi ketika peacekeeping mission beroperasi hanya pada satu sisi konflik, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan dalam observasi, monitoring, dan capacity for preventive action.

Dalam konteks UNIFIL, anomali ini termanifestasi dalam tiga bentuk.

Pertama, geographical asymmetry, yaitu seluruh deployment berada di Lebanon Selatan.

Kedua, informational asymmetry, yaitu keterbatasan observasi terhadap aktivitas militer Israel.

Ketiga, risk asymmetry, yaitu meningkatnya ancaman terhadap peacekeepers yang berada dalam ruang konflik aktif tanpa kemampuan monitoring simetris.

Insiden terbaru pada akhir Maret 2026 yang menyebabkan gugurnya tiga peacekeeper Indonesia semakin menegaskan temuan ini. Investigasi awal PBB menyebut dua personel Indonesia gugur akibat ledakan di dekat Bani Hayyan dan satu lainnya tewas akibat proyektil yang menghantam posisi UNIFIL.  

Secara akademik, hal ini memperkuat argumen bahwa UNIFIL dalam fase akhir operasionalnya lebih menyerupai conflict containment mission daripada peacekeeping klasik yang simetris.

Bagi Indonesia, khususnya TNI, temuan monograf ini memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, operasi peacekeeping kontemporer harus dipahami sebagai operasi dalam hybrid threat environment, bukan lagi semata operasi stabilisasi berintensitas rendah.

Kedua, diperlukan penguatan doktrin force protection dan intelligence support bagi kontingen Indonesia di misi perdamaian internasional.

Ketiga, pengalaman UNIFIL sangat relevan sebagai case study dalam pendidikan strategis terkait hubungan antara desain institusi internasional, asimetri kekuasaan, dan risiko operasional.

Keempat, dari perspektif diplomasi pertahanan, Indonesia memiliki landasan moral dan politik yang kuat untuk mendorong reformasi desain peacekeeping di forum PBB.

Pernyataan resmi Pemerintah Indonesia pasca gugurnya peacekeeper Indonesia menegaskan bahwa keselamatan peacekeepers merupakan prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.  

Berdasarkan keseluruhan analisis, monograf ini merekomendasikan tiga agenda strategis.

Pertama, PBB perlu mengembangkan model symmetrical monitoring mechanism, minimal dalam bentuk joint verification architecture di kedua sisi Blue Line.

Kedua, negara kontributor pasukan, termasuk Indonesia, perlu mendorong mandate review mechanism yang memasukkan parameter risiko asimetri geografis.

Ketiga, pada tingkat nasional, TNI perlu mengintegrasikan pengalaman UNIFIL ke dalam kurikulum operasi militer selain perang, khususnya pada modul peace support operations.

Terlebih lagi, mandat UNIFIL kini telah diputuskan untuk berakhir pada 31 Desember 2026 dengan proses penarikan bertahap sepanjang 2027.  

Fakta ini menjadikan monograf ini tidak hanya relevan sebagai kajian historis, tetapi juga sebagai referensi strategis untuk evaluasi desain peacekeeping global pasca-UNIFIL.

Daftar Referensi.

Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2010). Understanding peacekeeping (2nd ed.). Polity Press.

Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.

Novosseloff, A. (2023). UNIFIL after 45 years: Between stabilization and strategic limitation. International Peacekeeping, 30(4), 521–544. https://doi.org/10.1080/13533312.2023.2223988

Reuters. (2024, November 21). UN Resolution 1701 cornerstone of any Israel-Hezbollah truce. Reuters.

Reuters. (2025, August 28). UN Security Council renews Lebanon peacekeeping mission for final time. Reuters.

Reuters. (2026, March 17). Early indications show Israel tank fire hit UN Lebanon base, source says. Reuters.

Reuters. (2026, March 31). UN says initial findings show roadside blast killed Lebanon peacekeepers. Reuters.

United Nations Peacekeeping. (2008). United Nations peacekeeping operations: Principles and guidelines. United Nations.

United Nations Peacekeeping. (2025). UNIFIL mission overview. United Nations.

United Nations Security Council. (1978a). Resolution 425 (1978). United Nations.

United Nations Security Council. (1978b). Resolution 426 (1978). United Nations.

United Nations Security Council. (2006). Resolution 1701 (2006). United Nations.

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

Dalam tiga dekade terakhir, studi hubungan internasional dan keamanan kawasan Timur Tengah semakin menempatkan Republik Islam Iran sebagai aktor sentral dalam dinamika geopolitik regional. Iran tidak hanya dipahami sebagai negara dengan kepentingan nasional tradisional, tetapi juga sebagai “arsitektur pengaruh” yang memanfaatkan jaringan proksi bersenjata, dukungan politik, serta hubungan strategis dengan negara-negara seperti Suriah guna memperluas kedalaman strategisnya terhadap rival regional dan global (Sharif & Ebrahimi, 2026). Jaringan ini sering disebut sebagai Axis of Resistance, mencakup kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, serta milisi yang berafiliasi di Irak dan Yaman; semuanya berfungsi sebagai alat Iran untuk memproyeksikan pengaruh tanpa harus melibatkan angkatan bersenjatanya secara langsung. Fenomena ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bagaimana negara-negara tanpa keunggulan konvensional menggunakan aktor non-negara untuk mendapatkan leverage strategis dalam konflik berkepanjangan.  

Kebijakan eksternal Iran tersebut mengalami tekanan serius akibat rangkaian tindakan terkoordinasi dari negara-negara rival serta sekutu yang berbasis di luar Iran sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pascaperang Israel–Iran pada 2024–2025, terlihat pola tindakan yang dapat dibaca sebagai strategi sistematis untuk melemahkan posisi Iran bukan melalui konfrontasi langsung saja, tetapi melalui serangkaian tekanan yang dimulai dari pinggiran “periferal” geopolitik menuju pusat kekuatan Iran (“core”). Strategi ini terdiri dari pelemahan jaringan proksi (misalnya: Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza), gangguan terhadap koridor strategis seperti Suriah, penghambatan terhadap kapabilitas nuklir Iran melalui operasi non-konvensional, serta tekanan internal melalui sanksi ekonomi dan pembatasan legitimasi domestik yang sekaligus didukung oleh pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat ke wilayah Teluk Persia.  

Strategi semacam ini bergerak dalam ranah yang sering disebut dalam studi kebijakan luar negeri sebagai “competition below the threshold of all-out war”, yaitu suatu kompetisi yang intens tetapi tetap di bawah ambang perang terbuka besar-besaran. Pendekatan ini dijustifikasi oleh negara-negara pesaing Iran sebagai cara untuk mengurangi kemampuan Iran melakukan proyeksi kekuatan tanpa memicu konflik besar yang merugikan semua pihak (Liu, 2025).  

Kerangka konseptual monograf ini menggabungkan tiga pilar utama: pertama adalah peran aktor proksi dalam politik keamanan Iran, kedua adalah tekanan struktural terhadap pusat kemampuan strategis Iran (seperti program nuklirnya), dan ketiga adalah dinamika domestik yang dipengaruhi oleh protes massa, tekanan ekonomi, dan mobilisasi sosial yang dirangsang oleh agenda eksternal lawan-lawan Iran. Kerangka ini mengadopsi pendekatan holistik, menyatukan aspek militer, ekonomi-politik, serta ideologis untuk memahami bagaimana tekanan eksternal berbasis jaringan dari periferal hingga pusat, mempengaruhi stabilitas dan orientasi kebijakan Iran.  

Perlu ditegaskan bahwa strategi “pemotongan dari pinggiran menuju inti” ini bukanlah satu dokumen kebijakan resmi yang dipublikasikan oleh aktor negara-negara tertentu. Sebaliknya, hal ini merupakan hasil sintesis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai negara atau gabungan negara-negara dalam kombinasi dengan aktor regional yang saling bersaing untuk menekan Iran melalui banyak front, sehingga secara bersama-sama membentuk pola yang terlihat sistematis. Dalam literatur hubungan internasional, pendekatan semacam ini sering dijelaskan sebagai bentuk perang proksi dan tekanan multilevel yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk meraih tujuan strategis tertentu tanpa eskalasi skala penuh (Sharif & Ebrahimi, 2026).  

Pendekatan ini semakin relevan untuk dipahami dalam konteks meningkatnya ketegangan global di tahun-tahun awal 2026, di mana konflik antara Iran dan koalisi aktor lain terus berkembang, mencakup tekanan langsung terhadap jaringan proksi Iran, gangguan strategis pada jalur suplai dan koridor logistik seperti Suriah, hingga tekanan terhadap legitimasi domestik melalui protes internal yang meningkat serta kebijakan keras sanksi asing. Faktor-faktor tersebut, secara kolektif, mengintensifkan tantangan bagi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Iran serta memaksa Teheran untuk menyesuaikan strategi geopolitiknya dengan realitas tekanan berlapis dari luar dan dari dalam negeri.

Hezbollah di Lebanon: Simbol Proyeksi Kekuatan Iran dan Target Degradasi Strategis

Hezbollah di Lebanon merupakan salah satu contoh paling menonjol dari bagaimana Republik Islam Iran memproyeksikan pengaruhnya di luar perbatasan nasional melalui dukungan terhadap aktor non-negara. Sejak dibentuk pada awal 1980-an dengan dukungan operasional dan finansial dari Iran, Hezbollah berkembang dari sebuah milisi lokal menjadi kekuatan politik dan militer yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan Lebanon sekaligus menjadi aktor utama dalam konflik regional dengan Israel. Dukungan Iran terhadap Hezbollah bukan sekadar hubungan transaksional; hubungan itu dibangun atas dasar ideologi resistensi terhadap dominasi Barat dan Israel, sekaligus strategi geopolitik Teheran untuk menciptakan strategic depth di Levant (Drewek, 2024).

Hezbollah memiliki peran ganda dalam sistem politik Lebanon. Secara internal, organisasi ini bukan hanya kelompok militan, tetapi juga kekuatan politik yang signifikan melalui sayap parlementernya, Loyalty to the Resistance Bloc, yang telah menjadi bagian dari parlemen Lebanon dan memainkan peran penting dalam koalisi pemerintahan serta keputusan legislatif. Integrasi sosio-politik ini memberi Hezbollah legitimasi domestik yang melampaui kapasitas militernya, menjadikannya entitas yang sangat sulit dipisahkan dari struktur kekuasaan nasional Lebanon. Di medan militer, Hezbollah dikenal memiliki arsenal roket dan peluru kendali yang besar, yang telah menjadi alat deterensi utama terhadap Israel serta elemen signifikan dalam kalkulasi keamanan regional.

Hubungan antara Iran dan Hezbollah mencerminkan apa yang sering dibahas dalam literatur hubungan internasional sebagai strategi proksi negara (state-proxy strategy), di mana negara patron memanfaatkan kelompok bersenjata non-negara untuk memperluas pengaruhnya sekaligus meminimalisasi risiko konsekuensi internasional dari keterlibatan langsung. Jejaring ini memungkinkan Iran untuk menciptakan konflik berkepanjangan di perbatasan Israel, yang menyerap sumber daya dan perhatian militer lawan tanpa harus mengerahkan angkatan bersenjata nasional secara luas (Iran’s Proxy Network, 2025).

Namun, strategi ini juga menciptakan kerentanan bagi Iran ketika konteks geopolitik berubah secara substansial, termasuk setelah perang panjang yang melibatkan Israel dan Hezbollah pada tahun-tahun awal 2020-an. Serangkaian tekanan internasional yang menekan pemerintahan Lebanon untuk mengusulkan disarmament atau pembatasan kekuatan Hezbollah mencerminkan satu bentuk strategi degradasi terhadap jejaring proksi Iran. Tekanan ini diperkuat oleh tuntutan pemerintah Lebanon dan aktor internasional agar milisi bersenjata seperti Hezbollah meletakkan senjata dan tunduk pada otoritas negara, sebagian sebagai konsekuensi dari kerusakan infrastruktur serta korban sipil yang ditimbulkan selama konflik terakhir (Reuters, 2026; Atlas Institute, 2025).

Upaya ini mencerminkan keterkaitan antara kebijakan domestik Lebanon, tekanan global terhadap proliferasi senjata non-negara, dan persaingan geopolitik yang lebih luas antara Iran dan blok negara-negara yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ketika pemerintah Lebanon mulai membahas rencana untuk melucuti senjata kelompok bersenjata tersebut demi memperkuat monopoli kekerasan oleh negara, respons Hezbollah sangat kuat. Organisasi ini menolak keras rencana pembatasan senjata yang diprakarsai pemerintah, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemampuan Lebanon untuk mempertahankan diri serta sebagai alat yang melayani kepentingan Israel dan sekutu-sekutunya (Reuters, 2026; Reuters, 2025). Penolakan ini signifikatif karena menunjukkan bahwa Hezbollah tetap mempertahankan legitimasi ideologis yang kuat dalam basis pendukungnya yang luas, serta ketergantungannya pada dukungan eksternal dari Iran untuk mempertahankan struktur militer dan politiknya.

Selain itu, dinamika domestik Lebanon menunjukkan bahwa Hezbollah telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan politik negara tersebut, sehingga upaya untuk melemahkan peran militer kelompok ini harus mempertimbangkan kompleksitas keseimbangan sektarian dan legitimasi internal. Kelemahan institusi negara Lebanon, keterbatasan kemampuan Tentara Lebanon (Lebanese Armed Forces), serta kekhawatiran tentang potensi konflik sektarian akibat upaya disarmament menjadi tantangan substansial dalam strategi ini (Atlas Institute, 2025). Di tengah ketegangan ini, keterlibatan Iran melalui sanksi diplomatik juga memberi sinyal bahwa Teheran menempatkan pertahanan Hezbollah sebagai inti dari strateginya, yang mencerminkan kesadaran tentang pentingnya milisi itu sebagai instrumen proyeksi kekuatan regional (Reuters, 2025).

Secara keseluruhan, Hezbollah di Lebanon bukan hanya representasi dari doktrin resistensi yang dipromosikan oleh Iran, tetapi juga merupakan arena utama di mana strategi sistematis untuk melemahkan pengaruh Iran diuji. Upaya untuk mengurangi kapasitas militer dan legitimasi politik kelompok ini berimplikasi luas terhadap legitimasi regional Iran, struktur keamanan Lebanon, serta dinamika keseimbangan kekuatan antara Iran dan rival-rivalnya. Mengamati perkembangan ini, terlihat jelas bahwa perubahan status milisi semacam ini memiliki dampak tidak hanya pada Lebanon dan Iran, tetapi juga pada keseluruhan pola konflik dan perdamaian di Timur Tengah.

Hamas di Gaza: Relasi Strategis dan Tekanan dalam Kerangka Proksi Iran

Hamas, sebuah organisasi Palestina yang berakar dalam Islamisme Sunni dan sejak 1987 berperan dominan dalam perlawanan terhadap Israel di Jalur Gaza, berkembang dari gerakan sosial-politik menjadi aktor militan yang terstruktur dan berperan luas dalam konflik regional. Sejak pengambilalihan kekuasaan di Gaza pada 2007, Hamas mengalami transformasi dari gerakan berbasis layanan sosial menjadi kekuatan militer-politik yang memiliki kemampuan rudal jarak jauh dan struktur komando yang luas, yang secara langsung menantang Israel sekaligus menjadi sumber ketidakstabilan berkepanjangan di kawasan tersebut (Center for Strategic and International Studies, 2023).  

Hubungan antara Iran dan Hamas sering dijelaskan dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai “hubungan pragmatis yang saling menguntungkan” (marriage of convenience), di mana Iran menyediakan dana, persenjataan, pelatihan militer, dan logistik, sedangkan Hamas memberikan Teheran kendaraan strategis untuk menekan Israel dari front selatan dan memperluas kedalaman tekanan terhadap musuh-musuhnya melalui perwakilan non-negara di kawasan. Sejumlah laporan analitis menunjukkan bahwa tanpa dukungan Iran selama bertahun-tahun, Hamas tidak akan mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan operasi-operasi militer besar, termasuk serangan besar yang mencuatkan ketegangan di akhir dekade ini (Washington Institute for Near East Policy, 2023).  

Iran sejak awal 1990-an secara konsisten menjadi penyokong utama Hamas, memasok sumber daya manusia dan material yang signifikan, termasuk pelatihan militer dan dukungan finansial jutaan dolar setiap tahunnya untuk memperkuat kemampuan organisasi tersebut melawan Israel dan menjaga kendali atas wilayah Gaza. Dukungan ini telah meningkat dalam dekade terakhir, dengan laporan intelijen yang mengungkapkan adanya ribuan personel Hamas yang menerima pelatihan militer oleh pasukan elit Iran, seperti Quds Force, di berbagai lokasi, termasuk di luar wilayah Palestina (Foundation for Defense of Democracies, 2023).  

Dalam perspektif hubungan internasional, dukungan Iran terhadap Hamas berfungsi sebagai instrument strategic depth dan penyeimbang tekanan Israel: dengan menciptakan ancaman dari dua front (Utara melalui Hizbullah dan Selatan melalui Hamas), kebijakan ini memperumit kalkulasi keamanan Israel dan meningkatkan biaya bagi lawan untuk menekan Iran langsung. Relasi ini juga mencerminkan dimensi ideologis, di mana pemerintah Iran secara terbuka menolak legitimasi Israel dan memposisikan diri sebagai pelindung perjuangan Palestina, sehingga dukungan terhadap Hamas juga memiliki reservoir simbolik di mata sebagian publik Muslim di Timur Tengah (European Council on Foreign Relations, 2023).  

Namun demikian, sepanjang gejolak konflik terbaru, asumsi mengenai hubungan strategis yang mulus ini mengalami tekanan signifikan. Serangan militer besar yang dijalankan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023, digabung dengan serangkaian serangan terhadap komandan dan jaringan Iran yang terlibat dalam dukungan militer kepada proksi-proksinya, melemahkan kemampuan struktural Hamas dan menguji kesetiaan serta kapasitas dukungan Iran itu sendiri (Reuters, 2025).  

Kelemahan struktural Hamas ini bukan semata akibat tekanan militer, tetapi juga muncul dari dinamika internal Gaza, di mana dukungan terhadap Hamas sebagai penguasa de facto semakin diuji oleh krisis kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, serta ketidakpuasan klan lokal yang menolak dominasi kekuasaan terpusat organisasi tersebut. Dalam skenario ini, relasi Hamas-Iran menunjukkan tingkat ketergantungan yang kompleks: meskipun Iran tetap menjadi pendukung penting, kapasitasnya untuk memulihkan kemampuan militer Hamas di tengah tekanan berkepanjangan dipertanyakan oleh para analis, terutama saat sumber daya Iran sendiri diserap oleh prioritas strategis lain di kawasan (Reuters, 2025).  

Pendekatan tekanan terhadap Hamas sebagai bagian dari strategi melemahkan jaringan proksi Iran terletak pada dua dimensi utama. Pertama, tekanan militer luas oleh Israel dan sekutunya bertujuan untuk mengurangi kapasitas Hamas sebagai alat Iran untuk menimbulkan tekanan berkelanjutan terhadap Israel, sehingga mengurangi leverage Iran dalam konflik proksi tersebut. Kedua, tekanan diplomatik dan ekonomi internasional terhadap Hamas, serta tekanan kemanusiaan di Gaza yang sebagian disebabkan oleh blokade dan serangan, berpotensi mengikis basis legitimasi Hamas dalam masyarakat Palestina itu sendiri, sehingga mempersempit ruang manuver Iran untuk menggunakan kelompok ini sebagai instrumen politik luar negerinya (Reuters, 2025).  

Relasi Hamas dan Iran juga menghadirkan dilema bagi strategi tekanan internasional: tindakan untuk melemahkan Hamas dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, memicu krisis sosial yang lebih besar, dan mempengaruhi dinamika politik internal Palestina yang pada ujungnya memiliki implikasi luas terhadap stabilitas regional dan aspirasi perdamaian jangka panjang. Dalam kerangka strategi degradasi jaringan proksi Iran, tekanan terhadap Hamas merupakan langkah yang rawan kontradiksi, dimana di satu sisi merusak kemampuan militan pro-Iran, namun di sisi lain membuka kemungkinan munculnya friksi baru antara kelompok-kelompok Palestina sendiri serta memicu sentimen anti-asing yang dapat memperkuat narasi ideologis yang digunakan Iran untuk mempertahankan dukungan di Timur Tengah (European Council on Foreign Relations, 2023).  

Secara keseluruhan, kasus Hamas di Gaza menampilkan bagaimana komponen proksi dalam jaringan pengaruh Iran bukan hanya aset strategi luar negeri Teheran, tetapi juga titik kerentanan ketika tekanan militer dan politik global diarahkan padanya. Kelemahan yang muncul dari relasi ini tidak hanya membatasi kemampuan Hamas sebagai aktor militan, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan pola hubungan Tehran–Hamas dalam siklus geopolitik yang lebih luas, sehingga memiliki efek sistemik dalam upaya melemahkan Iran dari perifer geopolitik menuju pusat kebijakan strategisnya.

Suriah sebagai Koridor Strategis Iran dan Dampak Degradasi terhadap Jaringan Proksi

Suriah pernah menjadi komponen krusial dalam jaringan proksi Iran yang lebih luas di Timur Tengah, berfungsi sebagai koridor strategis logistik dan geopolitik yang menghubungkan Teheran dengan aktor-aktor non-negara di Levant, khususnya Hezbollah di Lebanon. Dalam literatur hubungan internasional dan studi strategi regional, hubungan Iran–Suriah dipahami bukan sekadar aliansi bilateral biasa tetapi sebagai mekanisme struktural yang memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya jauh dari perbatasan nasionalnya melalui jaringan milisi yang didukung dan infrastruktur logistik yang berkelanjutan (Washington Institute, 2024). Dalam konflik Suriah, berbagai milisi pro-Iran, termasuk Fatemiyoun Brigade (dengan pejuang Afghanistan) dan Zainabiyoun Brigade (dengan pejuang Pakistan) beroperasi bersama pasukan rezim, merefleksikan keterlibatan multilevel Iran di medan perang tersebut serta upayanya mempertahankan koridor dukungan lintas batas (Washington Institute, 2024).  

Pentingnya Suriah sebagai jalur strategis tidak hanya berasal dari kedekatannya geografi dengan Lebanon dan Israel, tetapi juga karena secara historis menjadi rute utama untuk distribusi senjata, dana, dan dukungan personel dari Iran menuju Hezbollah serta aktor pro-Teheran lainnya. Analisis yang mengkaji jaringan logistik Iran menyatakan bahwa sebagian besar persenjataan dan perlengkapan militer untuk Hezbollah dikirim dari wilayah Iran melalui Suriah dan dipindahkan secara darat ke Lebanon, menjadikan Suriah sebagai “pembawa beban” logistik penting dalam arsitektur pengaruh Iran di Levant (Wikipedia, 2025).  

Selain fungsi logistik, Suriah juga menyediakan keistimewaan geopolitik bagi Iran dalam konteks kesetiaan rezim Bashar al-Assad, karena hubungan antara Teheran dan rezim Assad bertahan selama bertahun-tahun konflik sipil dan perang proksi. Suriah di bawah Assad menyambut dukungan politik, militer, dan ekonomi Iran, menukarnya dengan keberlangsungan rezimnya dalam menghadapi oposisi serta kelompok pemberontak yang beragam. Hubungan ini memungkinkan Iran mempertahankan dan mengkonsolidasikan posisinya di Mediterania, serta memberi landasan bagi perluasan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan milisi Syiah lainnya (Repository UMY, 2025).  

Namun, dinamika ini mengalami pergeseran signifikan ketika rezim Assad runtuh pada akhir 2024 akibat kombinasi tekanan militer, kekalahan proksi, dan dinamika perang sipil yang berkepanjangan. Jatuhnya Assad merupakan peristiwa strategis besar yang secara langsung memutuskan koridor logistik yang selama ini menjadi nadi bagi transfer sumber daya dari Iran ke wilayah Levant, terutama ke Hezbollah di Lebanon dan jaringan milisi lain yang berafiliasi (RFE/RL, 2025).  

Transformasi ini memiliki implikasi strategis yang mendalam. Dengan hilangnya rezim yang selama ini menjadi “pintu masuk” Iran ke Levant, jaringan logistik tersebut terancam putus atau mengalami degradasi substansial. Banyak analis menilai bahwa tanpa akses langsung melalui Suriah, Iran kehilangan salah satu komponen kunci dari strategi proksinya, sehingga harus mencari alternatif rute yang lebih kompleks atau berisiko tinggi melalui jalur laut atau udara, yang secara logistik lebih mahal dan lebih mudah terdeteksi oleh lawan (Israel Alma Institute, 2025).  

Tanpa koridor darat yang stabil, kemampuan Iran untuk menyediakan persenjataan tingkat lanjut kepada kelompok seperti Hezbollah menurun secara signifikan karena jalur alternatif, baik melalui udara maupun laut, membawa risiko logistik, kontrol kualitas, dan keamanan yang lebih besar. Koridor tersebut sebelumnya dikenal sebagai “Jembatan Syiah” atau Shiite Crescent, sebuah gagasan geopolitik yang menggambarkan konektivitas darat yang menghubungkan Tehran melalui Irak dan Suriah hingga Lebanon. Ketika koridor ini melemah atau mengalami dislokasi, maka efektivitas proksi Iran juga menghadapi tantangan struktural yang serius (Alma Institute, 2025).  

Lebih jauh, runtuhnya mekanisme dukungan melalui Suriah turut memicu upaya negara-negara regional dan internasional untuk memutus sisa jaringan penyelundupan, perbatasan ilegal, dan simpul penghubung militan yang sebelumnya dimanfaatkan Iran. Laporan media menunjukkan bahwa pemerintah transisi Suriah berupaya merusak jaringan smuggling dan jalur persenjataan yang tersisa di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon, yang merupakan bagian penting dari logistik Iran-Hezbollah, sehingga konflik antara kelompok lokal dan elemen pro-Iran terus menjadi sumber ketegangan di wilayah tersebut (Washington Post, 2025).  

Secara keseluruhan, peran Suriah sebagai koridor strategis telah menjadi bagian integral dari arsitektur pengaruh Iran di Timur Tengah. Degradasi fungsi koridor ini akibat keruntuhan rezim yang bersahabat dan tekanan militer serta politik dari lawan-lawan Iran menggambarkan bahwa strategi sistematis untuk melemahkan jaringan proksi Iran tidak hanya berpengaruh terhadap aktor front seperti Hezbollah atau Hamas, tetapi juga menargetkan struktur logistik yang menjadi tulang punggung dukungan lintas batas Iran, sehingga perubahan dalam konfigurasi geopolitik Suriah dapat memiliki dampak yang substansial terhadap keseimbangan kekuatan regional dan kemampuan Iran mempertahankan jaringan proksinya dalam jangka panjang.

Kapabilitas Nuklir Iran sebagai Pusat Gravitasi: Sabotase, Pembunuhan Ilmuwan, dan Strategi Counter-Proliferation

Jika Hezbollah, Hamas, dan Suriah merepresentasikan lapisan periferal dari arsitektur pengaruh Iran, maka program nuklir Iran merupakan pusat gravitasi strategis yang paling sensitif. Dalam perspektif teori deterrence dan proliferasi nuklir, kemampuan pengayaan uranium Iran bukan sekadar isu teknis energi nuklir, tetapi juga menyangkut kapasitas laten (latent capability) untuk mencapai status ambang nuklir (nuclear threshold state), yang secara signifikan dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2025).

Laporan-laporan IAEA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan tingkat pengayaan uranium hingga level yang secara teknis mendekati ambang yang diperlukan untuk persenjataan, meskipun Iran secara resmi menyatakan bahwa programnya bersifat damai (IAEA, 2025). Status “threshold capability” ini menciptakan dilema keamanan yang akut bagi Israel dan negara-negara Teluk, serta memperumit kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat pasca melemahnya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam literatur keamanan internasional, kondisi seperti ini sering menghasilkan strategi counter-proliferation non-konvensional yang bertujuan memperlambat, mengganggu, atau mendisrupsi kemajuan teknis tanpa harus melakukan serangan militer skala penuh (Lindsay, 2013).

Sejak awal dekade 2010-an, berbagai insiden sabotase dan serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran menunjukkan pola konsisten dari pendekatan “delay and degrade strategy”. Salah satu kasus paling terkenal adalah operasi siber Stuxnet, yang menargetkan sentrifugal di fasilitas Natanz dan menyebabkan kerusakan fisik signifikan tanpa keterlibatan militer terbuka (Lindsay, 2013). Analisis akademik menyebut Stuxnet sebagai tonggak penting dalam evolusi perang siber, karena menunjukkan bahwa malware dapat menghasilkan dampak kinetik terhadap infrastruktur kritis negara (Rid, 2020).

Selain sabotase teknologi, dimensi lain dari strategi degradasi terhadap inti nuklir Iran adalah pembunuhan ilmuwan nuklir. Sejumlah ilmuwan Iran yang terlibat dalam penelitian nuklir menjadi target serangan terkoordinasi dalam satu dekade terakhir, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting yang diasosiasikan dengan program pengayaan dan riset strategis. Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada 2020, misalnya, dipandang oleh banyak analis sebagai bagian dari strategi untuk memperlambat transfer pengetahuan dan kapasitas organisasi dalam program nuklir Iran (Albright, 2021). Dalam studi proliferasi, pendekatan semacam ini dikenal sebagai “decapitation strategy” terhadap komunitas ilmiah, dengan asumsi bahwa hilangnya individu kunci dapat menghambat percepatan teknis dan koordinasi internal (Albright, 2021).

Namun, efektivitas jangka panjang dari strategi ini diperdebatkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa program nuklir negara cenderung bersifat institusional dan tidak bergantung pada satu individu saja, sehingga pembunuhan ilmuwan lebih berdampak pada simbolisme dan psikologi strategis daripada pada penghentian permanen program (Kroenig, 2022). Di sisi lain, sabotase berulang terhadap fasilitas pengayaan, termasuk ledakan misterius dan gangguan operasional, terbukti menyebabkan penundaan teknis dan memaksa Iran menginvestasikan kembali sumber daya untuk rekonstruksi serta pengamanan fasilitasnya (IAEA, 2025).

Strategi ini juga berfungsi sebagai bentuk deterrence signaling. Dengan menunjukkan kemampuan untuk menembus sistem keamanan Iran dan menyerang aset bernilai tinggi, aktor-aktor yang diduga terlibat dalam operasi tersebut mengirimkan pesan bahwa eskalasi menuju weaponization akan memiliki konsekuensi langsung. Dalam kerangka coercive diplomacy, tekanan semacam ini bertujuan memaksa perubahan perilaku tanpa memicu perang terbuka (Byman & Waxman, 2021).

Akan tetapi, tekanan terhadap program nuklir Iran memiliki efek paradoksal. Alih-alih menghentikan program, serangan dan sabotase seringkali mendorong Iran untuk meningkatkan hardening fasilitas, mendispersikan sentrifugal ke lokasi bawah tanah yang lebih dalam, serta mempercepat pengayaan sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap tekanan eksternal (IAEA, 2025). Dalam konteks ini, strategi degradasi inti berisiko menciptakan spiral aksi-reaksi yang meningkatkan risiko eskalasi regional.

Dari perspektif sistematis “peripheral-to-core weakening”, fase ini menandai pergeseran dari tekanan tidak langsung melalui proksi menuju tekanan langsung terhadap kapasitas strategis negara Iran sendiri. Jika Hezbollah dan Hamas merupakan instrumen eksternal yang memperluas pengaruh Iran, maka program nuklir adalah instrumen internal yang memperkuat posisi tawar Iran di arena internasional. Menargetkan inti ini berarti menyentuh identitas strategis dan kedaulatan nasional Iran, sehingga sensitivitas dan potensi eskalasinya jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan terhadap proksi.

Dengan demikian, operasi sabotase, pembunuhan ilmuwan, dan gangguan terhadap fasilitas pengayaan uranium tidak dapat dipahami secara terpisah sebagai insiden individual. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari arsitektur tekanan berlapis yang bertujuan menghambat kemampuan Iran untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai negara ambang nuklir. Namun efektivitas strategi ini bergantung pada dinamika politik domestik Iran, respons elite keamanan, serta kalkulasi risiko oleh aktor-aktor regional dan global yang terlibat.

Dimensi Domestik: Protes Massa, Tekanan Ekonomi, dan Erosi Legitimasi Internal

Jika tekanan terhadap proksi regional dan kapabilitas nuklir merepresentasikan dimensi eksternal dari strategi pelemahan, maka dimensi domestik menjadi lapisan internal yang tak kalah penting. Dalam studi hubungan internasional dan keamanan rezim, tekanan eksternal sering kali memiliki efek berganda: melemahkan kemampuan negara dari luar sekaligus memperbesar kerentanan politik di dalam negeri. Dalam konteks Iran, kombinasi antara sanksi ekonomi yang berat, ketidakpuasan sosial, dan mobilisasi protes massa dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara faktor eksternal dan dinamika internal (International Monetary Fund [IMF], 2024).

Sejak diberlakukannya kembali sanksi Amerika Serikat pasca-penarikan dari JCPOA pada 2018, ekonomi Iran mengalami tekanan signifikan. Pembatasan ekspor minyak, pembekuan aset, dan isolasi sistem keuangan internasional menyebabkan kontraksi ekonomi, inflasi tinggi, dan depresiasi mata uang rial. Laporan IMF menunjukkan bahwa sanksi telah mengurangi ruang fiskal pemerintah Iran dan mempersempit kemampuan negara untuk menyediakan subsidi serta layanan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas (IMF, 2024). Tekanan ekonomi semacam ini dalam literatur dikenal sebagai bagian dari strategi economic statecraft, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik luar negeri (Baldwin, 2020).

Dampak sosial dari tekanan ekonomi tersebut tercermin dalam gelombang protes domestik yang muncul secara periodik. Protes besar pada 2019 dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, sedangkan gelombang 2022–2023 dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang memicu demonstrasi luas terkait isu kebebasan sipil dan hak perempuan. Laporan media internasional dan organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa protes ini tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga mencerminkan akumulasi ketidakpuasan struktural terhadap kondisi ekonomi dan pembatasan politik (Reuters, 2019; Human Rights Watch, 2023).

Dalam teori stabilitas rezim, kombinasi tekanan ekonomi dan protes massa dapat menggerus legitimasi pemerintah, terutama jika elite politik terfragmentasi atau jika aparat keamanan tidak sepenuhnya loyal. Namun, kasus Iran menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Studi tentang otoritarianisme resilien menunjukkan bahwa rezim dengan struktur keamanan yang kohesif dan jaringan patronase yang kuat sering kali mampu bertahan dari tekanan eksternal dan mobilisasi domestik melalui kombinasi represi selektif, konsolidasi elite, dan narasi nasionalisme (Levitsky & Way, 2022).

Iran secara historis menunjukkan kapasitas adaptif terhadap tekanan tersebut. Aparat keamanan seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas rezim, tidak hanya melalui penegakan keamanan tetapi juga melalui kontrol ekonomi atas sektor-sektor strategis. Dalam konteks ini, tekanan eksternal sering kali dibingkai oleh pemerintah sebagai bentuk “perang hibrida” atau upaya asing untuk mendestabilisasi negara, sehingga menciptakan narasi defensif yang dapat mengonsolidasikan dukungan di kalangan basis ideologis tertentu (Takeyh, 2023).

Dimensi perang informasi juga menjadi relevan dalam fase ini. Media sosial, diaspora Iran, dan saluran informasi global berperan dalam memperluas jangkauan narasi oposisi domestik. Pada saat yang sama, pemerintah Iran memperketat kontrol atas ruang digital dan meningkatkan sensor internet selama periode protes besar. Dalam literatur keamanan kontemporer, fenomena ini sering disebut sebagai bagian dari “information contestation” dalam konflik hibrida, di mana ruang digital menjadi medan kompetisi legitimasi (Rid, 2020).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun tekanan ekonomi dan protes massa dapat melemahkan legitimasi rezim, keduanya tidak secara otomatis menghasilkan perubahan politik atau “regime change”. Banyak studi menunjukkan bahwa sanksi ekonomi jarang berhasil menggulingkan rezim yang memiliki kontrol keamanan kuat dan elite yang relatif bersatu (Pape, 1997; Baldwin, 2020). Dalam konteks Iran, meskipun terdapat tekanan signifikan, struktur kekuasaan inti tetap relatif kohesif hingga saat ini.

Dalam kerangka strategi sistematis “peripheral-to-core”, dimensi domestik berfungsi sebagai pengganda tekanan. Ketika proksi eksternal dilemahkan dan kapabilitas nuklir ditekan, tekanan internal melalui ekonomi dan protes dapat meningkatkan biaya kebijakan luar negeri yang agresif. Namun, efeknya tidak linier. Tekanan yang terlalu kuat dapat memicu konsolidasi nasionalisme dan memperkuat faksi garis keras, sementara tekanan yang terkalibrasi mungkin mendorong kompromi diplomatik.

Dengan demikian, dimensi domestik bukan sekadar latar belakang dari strategi pelemahan, tetapi merupakan arena kompetisi yang secara langsung memengaruhi kalkulasi elite Iran dalam menentukan respons terhadap tekanan eksternal. Interaksi antara tekanan ekonomi, mobilisasi sosial, dan ketahanan institusi keamanan menentukan apakah strategi degradasi berlapis tersebut akan menghasilkan perubahan perilaku atau justru memperdalam siklus konfrontasi.

Coercive Diplomacy dan Pengerahan Militer Amerika Serikat di Teluk: Sinyal, Deterrence, dan Risiko Eskalasi

Jika dimensi periferal dan domestik merepresentasikan tekanan tidak langsung terhadap Iran, maka pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk merupakan dimensi tekanan yang paling eksplisit dan terlihat. Dalam teori hubungan internasional, pengerahan militer semacam ini tidak selalu dimaksudkan untuk segera digunakan dalam perang terbuka, tetapi sering berfungsi sebagai instrumen coercive diplomacy, yaitu penggunaan ancaman kredibel untuk memaksa perubahan perilaku lawan tanpa harus benar-benar melancarkan konflik berskala penuh (Byman & Waxman, 2021).

Sejak memburuknya ketegangan Iran–Israel dan meningkatnya eskalasi regional pasca 2023, Amerika Serikat beberapa kali meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk, termasuk pengerahan kapal induk, sistem pertahanan udara, dan pesawat tempur tambahan. Langkah-langkah ini secara resmi dibingkai sebagai upaya untuk melindungi sekutu regional dan menjaga kebebasan navigasi di jalur energi strategis seperti Selat Hormuz (U.S. Department of Defense, 2024). Namun dalam kerangka strategis yang lebih luas, pengerahan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kepada Iran bahwa setiap eskalasi lebih lanjut, baik melalui proksi maupun terhadap fasilitas nuklir, akan menghadapi respons militer yang signifikan.

Dalam literatur deterrence klasik, kredibilitas ancaman sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan untuk bertindak. Kehadiran fisik aset militer di kawasan konflik meningkatkan visibilitas komitmen tersebut dan mengurangi ambiguitas niat (Schelling, 1966). Namun, teori yang sama juga menekankan bahwa pengerahan militer meningkatkan risiko salah perhitungan (miscalculation), terutama dalam situasi di mana komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru terbatas atau terpolarisasi secara politik.

Iran secara konsisten memandang pengerahan militer AS sebagai bagian dari strategi tekanan maksimal (maximum pressure) yang bertujuan membatasi otonomi strategisnya. Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat Iran menggambarkan kehadiran militer AS sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas regional. Respons Iran terhadap pengerahan tersebut biasanya mencakup latihan militer, uji coba rudal, atau peningkatan aktivitas angkatan laut IRGC di Teluk Persia, yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan keamanan yang sangat tegang (International Crisis Group, 2025).

Selat Hormuz sendiri memiliki arti strategis global, karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Setiap insiden militer atau gangguan navigasi di kawasan ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan menciptakan tekanan ekonomi internasional yang luas. Oleh karena itu, pengerahan militer AS di Teluk tidak hanya merupakan isu bilateral antara Washington dan Teheran, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi global (Energy Information Administration, 2024).

Dalam konteks strategi “peripheral-to-core weakening”, pengerahan militer AS berfungsi sebagai lapisan tekanan puncak. Setelah proksi dilemahkan dan kapabilitas nuklir ditekan melalui sabotase, kehadiran militer langsung memperkuat pesan bahwa opsi kinetik tetap tersedia jika Iran melampaui batas tertentu. Dengan kata lain, strategi ini menggabungkan tekanan tidak langsung dan ancaman langsung dalam satu arsitektur yang koheren.

Namun demikian, efektivitas coercive diplomacy sangat bergantung pada persepsi lawan. Jika Iran menilai bahwa ancaman tersebut kredibel dan biaya eskalasi terlalu tinggi, maka kemungkinan munculnya kompromi diplomatik meningkat. Sebaliknya, jika Iran menilai bahwa pengerahan tersebut hanya bersifat simbolik atau bahwa retaliasi melalui proksi lebih murah secara politik, maka spiral eskalasi dapat berlanjut. Literatur keamanan menunjukkan bahwa dalam lingkungan konflik berulang, aksi dan reaksi semacam ini sering menghasilkan “security dilemma spiral”, di mana masing-masing pihak menganggap langkah defensif lawan sebagai ofensif (Jervis, 1978).

Pengerahan militer juga memiliki implikasi domestik di Amerika Serikat dan Iran. Di Washington, dukungan politik terhadap operasi militer terbuka terhadap Iran terbagi, terutama setelah pengalaman konflik panjang di Irak dan Afghanistan. Di Teheran, ancaman eksternal sering kali digunakan untuk mengonsolidasikan elite dan membingkai oposisi domestik sebagai bagian dari agenda asing. Dengan demikian, dimensi militer ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi erat dengan dimensi domestik yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam perspektif sistemik, pengerahan militer AS di Teluk melengkapi tekanan berlapis yang dimulai dari perifer (proksi), bergerak ke inti (nuklir), dan diperkuat oleh ancaman kekuatan langsung. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kalkulasi ulang strategis di Teheran dengan meningkatkan biaya konfrontasi secara simultan di berbagai domain. Namun, karena setiap domain memiliki dinamika eskalasi tersendiri, strategi semacam ini juga membawa risiko konflik tak terduga jika salah satu insiden berkembang di luar kendali.

Sintesis Strategis: Integrasi Tekanan Pinggiran ke Inti dan Implikasi terhadap Stabilitas Regional

Setelah menelaah dimensi proksi di Lebanon dan Gaza, degradasi koridor Suriah, tekanan terhadap kapabilitas nuklir, dinamika domestik Iran, serta pengerahan militer Amerika Serikat di Teluk, terlihat bahwa rangkaian tindakan tersebut membentuk suatu arsitektur tekanan berlapis yang dapat dipahami sebagai strategi sistematis untuk meningkatkan biaya strategis Iran secara simultan di berbagai domain. Strategi ini tidak bergantung pada satu instrumen tunggal, melainkan pada kombinasi tekanan militer tidak langsung, sabotase teknologi, isolasi ekonomi, delegitimasi politik, dan deterrence signaling yang saling memperkuat.

Dalam literatur strategi, pendekatan semacam ini mendekati konsep multi-domain coercion, yaitu penggunaan instrumen kekuatan yang berbeda secara simultan untuk menciptakan tekanan kumulatif terhadap lawan (Byman & Waxman, 2021). Tekanan terhadap Hezbollah dan Hamas bertujuan mengurangi kedalaman strategis Iran di Levant, sementara degradasi Suriah sebagai koridor logistik mengganggu konektivitas jaringan proksi. Pada saat yang sama, sabotase terhadap fasilitas nuklir dan pembunuhan ilmuwan menargetkan pusat gravitasi kapabilitas Iran, sedangkan sanksi ekonomi dan protes domestik meningkatkan tekanan internal terhadap rezim. Pengerahan militer AS melengkapi keseluruhan strategi ini dengan ancaman eksplisit penggunaan kekuatan.

Dari sudut pandang teori keseimbangan kekuatan (balance of power), strategi ini dapat dipahami sebagai upaya koalisi implisit untuk membatasi ekspansi pengaruh Iran dan mencegah perubahan radikal dalam struktur keamanan kawasan. Status ambang nuklir Iran, jika terwujud secara penuh, berpotensi memicu perlombaan senjata regional dan mengubah kalkulasi deterrence di Timur Tengah (IAEA, 2025). Oleh karena itu, tekanan terhadap program nuklir Iran memiliki dimensi preventif yang kuat.

Namun, efektivitas strategi ini tidak dapat dinilai secara linier. Studi tentang coercive diplomacy menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kombinasi kredibilitas ancaman dan adanya jalur diplomatik yang memungkinkan lawan melakukan de-eskalasi tanpa kehilangan muka (Schelling, 1966; Byman & Waxman, 2021). Jika tekanan terlalu kuat tanpa menawarkan insentif kompromi, hasilnya justru bisa berupa konsolidasi elite dan percepatan kebijakan yang ingin dicegah. Dalam kasus Iran, tekanan berulang terhadap fasilitas nuklir telah diikuti oleh peningkatan hardening, dispersal, dan percepatan pengayaan sebagai bentuk resistensi simbolik (IAEA, 2025).

Di sisi lain, tekanan terhadap proksi Iran menunjukkan hasil yang lebih ambivalen. Melemahnya Hamas atau terganggunya koridor Suriah memang dapat mengurangi fleksibilitas operasional Iran, tetapi jaringan proksi bersifat adaptif. Literatur tentang aktor non-negara menunjukkan bahwa kelompok militan sering kali mampu bertransformasi dan membangun ulang kapasitasnya dalam lingkungan konflik berkepanjangan (Levitsky & Way, 2022). Dengan demikian, pelemahan proksi belum tentu berarti eliminasi pengaruh.

Dimensi domestik juga memperlihatkan paradoks. Sanksi ekonomi dan tekanan sosial memang meningkatkan beban rezim, tetapi sejarah menunjukkan bahwa rezim dengan aparat keamanan kohesif dan struktur ideologis kuat dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks Iran, IRGC memainkan peran sentral dalam mempertahankan stabilitas internal dan mengintegrasikan kepentingan ekonomi-politik elite keamanan (Takeyh, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan domestik bukan jaminan terjadinya perubahan politik yang signifikan.

Secara sistemik, strategi perifer-ke-inti menciptakan tekanan simultan yang meningkatkan biaya strategis Iran, tetapi juga memperbesar risiko spiral eskalasi. Dalam teori security dilemma, langkah defensif satu pihak sering diinterpretasikan sebagai ofensif oleh pihak lain, sehingga memicu respons yang semakin keras (Jervis, 1978). Pengerahan militer di Teluk dan aktivitas angkatan laut Iran di Selat Hormuz adalah contoh klasik dari dinamika ini.

Implikasi jangka panjang dari strategi ini terhadap stabilitas regional bergantung pada dua faktor utama. Pertama adalah apakah tekanan berlapis tersebut membuka ruang bagi negosiasi baru mengenai isu nuklir dan keamanan regional. Kedua adalah apakah strategi tersebut justru mendorong Iran memperdalam aliansi dengan kekuatan besar lain seperti Rusia dan Tiongkok sebagai bentuk penyeimbangan eksternal (external balancing). Dalam sistem internasional yang semakin multipolar, kemungkinan kedua ini semakin relevan.

Dengan demikian, strategi sistematis untuk melemahkan Iran dari perifer menuju inti dapat dipahami sebagai bentuk kompetisi strategis terintegrasi yang menggabungkan tekanan militer, ekonomi, politik, dan psikologis. Strategi ini memiliki potensi untuk membatasi ruang gerak Iran dan memperlambat konsolidasi kapabilitas nuklirnya, tetapi juga membawa risiko eskalasi dan polarisasi regional yang lebih dalam. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh intensitas tekanan, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak untuk mengelola eskalasi dan menyediakan jalur diplomatik yang kredibel.

Penutup: Strategic Outlook dan Skenario Masa Depan

Analisis terhadap rangkaian tekanan pinggiran ke inti menunjukkan bahwa strategi sistematis yang diarahkan untuk melemahkan Iran bukanlah kebijakan tunggal yang eksplisit, melainkan konfigurasi tindakan lintas-domain yang secara kumulatif membentuk pola kompetisi strategis jangka panjang. Pelemahan proksi seperti Hezbollah dan Hamas, degradasi koridor Suriah, sabotase terhadap fasilitas nuklir, tekanan ekonomi dan domestik, serta pengerahan militer Amerika Serikat di Teluk merupakan bagian dari arsitektur tekanan berlapis yang saling melengkapi. Strategi ini bertujuan meningkatkan biaya kebijakan ekspansif Iran sekaligus membatasi kemungkinan perubahan drastis keseimbangan kekuatan regional, khususnya dalam konteks status ambang nuklir (IAEA, 2025).

Namun, setiap strategi tekanan memiliki konsekuensi sistemik. Literatur coercive diplomacy menekankan bahwa tekanan hanya efektif jika diimbangi dengan jalur negosiasi yang memungkinkan kompromi rasional tanpa mempermalukan pihak yang ditekan (Byman & Waxman, 2021). Tanpa komponen diplomatik yang kredibel, tekanan cenderung mendorong perilaku defensif yang lebih agresif. Dalam konteks Iran, sejarah menunjukkan bahwa tekanan eksternal sering memicu respons yang berorientasi pada konsolidasi internal dan peningkatan kemampuan deterrence asimetris, termasuk melalui proksi regional dan penguatan kapabilitas rudal (Takeyh, 2023).

Berdasarkan dinamika tersebut, terdapat tiga skenario utama yang dapat diproyeksikan.

Skenario pertama adalah de-eskalasi terkelola (managed de-escalation). Dalam skenario ini, tekanan berlapis menghasilkan kalkulasi ulang strategis di Teheran dan Washington, membuka kembali jalur diplomasi nuklir yang dimodifikasi. Pengurangan pengayaan uranium yang terverifikasi serta pelonggaran sanksi secara bertahap dapat menciptakan stabilitas relatif, meskipun ketegangan proksi tetap ada. Literatur tentang bargaining under the shadow of force menunjukkan bahwa kombinasi tekanan militer dan insentif ekonomi dapat menghasilkan kesepakatan yang terbatas namun fungsional (Schelling, 1966).

Skenario kedua adalah status quo konflik rendah-intensitas berkepanjangan. Ini merupakan skenario yang paling mungkin dalam jangka menengah. Tekanan terhadap proksi dan fasilitas nuklir terus berlangsung secara episodik, sementara Iran mempertahankan status ambang nuklir tanpa secara eksplisit melakukan weaponization. Dalam kondisi ini, konflik tetap berada di bawah ambang perang besar, tetapi risiko eskalasi insidental tetap tinggi. Literatur tentang konflik berulang (recurrent conflict) menunjukkan bahwa dinamika semacam ini dapat bertahan lama tanpa resolusi final (Jervis, 1978).

Skenario ketiga adalah eskalasi regional terbuka. Insiden militer besar di Teluk, serangan langsung terhadap fasilitas nuklir berskala luas, atau kesalahan perhitungan dalam respons proksi dapat memicu konflik langsung antara Iran dan koalisi negara-negara rivalnya. Dalam skenario ini, Selat Hormuz menjadi titik rawan utama, dengan implikasi langsung terhadap pasokan energi global dan stabilitas ekonomi internasional (Energy Information Administration, 2024). Studi tentang security dilemma memperingatkan bahwa eskalasi dapat terjadi bukan karena niat ofensif eksplisit, melainkan karena interpretasi ancaman yang keliru (Jervis, 1978).

Secara struktural, strategi pinggiran ke inti mencerminkan transisi dari unipolar coercion menuju kompetisi multipolar yang lebih kompleks. Iran tidak beroperasi dalam ruang hampa; hubungan yang semakin erat dengan Rusia dan Tiongkok membuka kemungkinan external balancing sebagai respons terhadap tekanan Barat. Dalam sistem internasional yang semakin terfragmentasi, tekanan terhadap satu aktor regional dapat menghasilkan realignment strategis yang lebih luas.

Dari perspektif normatif, pertanyaan mendasar adalah apakah strategi degradasi berlapis ini meningkatkan stabilitas jangka panjang atau justru memperpanjang konflik. Jika tujuan utamanya adalah mencegah proliferasi nuklir dan mengurangi eskalasi proksi, maka keberhasilannya bergantung pada keberlanjutan diplomasi dan pengelolaan risiko. Namun jika tekanan terus meningkat tanpa kanal komunikasi yang efektif, maka risiko spiral konflik akan tetap tinggi.

Dengan demikian, monograf ini menunjukkan bahwa strategi sistematis untuk melemahkan Iran dari perifer menuju inti adalah fenomena multidimensional yang menggabungkan tekanan militer, ekonomi, politik, dan psikologis dalam satu arsitektur kompetisi strategis. Strategi ini memiliki kapasitas untuk membatasi ruang gerak Iran dan memperlambat konsolidasi kapabilitas strategisnya, tetapi juga mengandung potensi eskalasi yang signifikan. Masa depan stabilitas kawasan Timur Tengah akan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor kunci untuk menyeimbangkan tekanan dengan diplomasi serta mengelola risiko dalam lingkungan keamanan yang sangat dinamis.

Daftar Pustaka

Albright, D. (2021). The assassination of Mohsen Fakhrizadeh and its implications for Iran’s nuclear program. Institute for Science and International Security.

Alma Research and Education Center. (2025). Recalculating route: The Iran–Hezbollah corridor to Lebanon. Israel Alma Institute.

Atlas Institute for International Affairs. (2025, September 1). Lebanon’s fragile state faces Hezbollah’s defiance. Atlas Institute.

Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press.

Byman, D., & Waxman, M. (2021). The dynamics of coercion: American foreign policy and the limits of military might. Cambridge University Press.

Center for Strategic and International Studies. (2023, November 7). Hamas’ October 7 attack: The tactics, targets, and strategy of the terrorists. CSIS.

Council on Foreign Relations. (2020, January 22; updated 2024, October 29). What is Hezbollah? CFR Backgrounder.

Drewek, J. (2025). The multifaceted dimensions of Hezbollah. [Artikel jurnal, PDF].

Energy Information Administration. (2024). World oil transit chokepoints: Strait of Hormuz. U.S. Department of Energy.

European Council on Foreign Relations. (2023, December 18). Iran, Hamas, and Islamic Jihad: A marriage of convenience. ECFR.

Foundation for Defense of Democracies. (2023, October 26). Hamas fighters trained with Iranian forces before Israel attack. FDD.

Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Iran. Human Rights Watch.

International Atomic Energy Agency. (2025, May 31). Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in the light of United Nations Security Council resolution 2231 (2015) (GOV/2025/24). IAEA.

International Crisis Group. (2025, January 30). Test diplomacy with a weakened Iran. Crisis Group Commentary.

International Crisis Group. (2026, January 13). Iran in crisis: Time for a change from within. Crisis Group Statement.

International Monetary Fund. (2024). Islamic Republic of Iran: Staff report and macroeconomic outlook (Country report). IMF.

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214.

Kroenig, M. (2022). The logic of American nuclear strategy: Why strategic superiority matters. Oxford University Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2022). Competitive authoritarianism and regime resilience. Cambridge University Press.

Lindsay, J. R. (2013). Stuxnet and the limits of cyber warfare. Security Studies, 22(3), 365–404.

Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 90–136.

Pradana, A. B. (2022). Dukungan Iran terhadap Hizbullah dalam meningkatkan pengaruh di Timur Tengah [Skripsi/tesis, Universitas Katolik Parahyangan]. Repository UNPAR.

Radio Free Europe/Radio Liberty. (2025). Iran and Syria after Assad’s fall: Implications for Tehran’s regional posture.

Reuters. (2019, December 23). Special report: Iran’s leader ordered crackdown on unrest. Reuters.

Reuters. (2025, June 27). Battling to survive, Hamas faces internal doubts and Iranian constraints. Reuters.

Reuters. (2025, August 18). U.S. envoy says Israel should comply with Lebanon plan to disarm militant groups. Reuters.

Reuters. (2026, February 17). Hezbollah rejects disarmament plan and government’s four-month timeline. Reuters.

Rid, T. (2020). Active measures: The secret history of disinformation and political warfare. Farrar, Straus and Giroux.

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Sharif, A. F., & Ebrahimi, M. S. (2026). Iran’s geopolitical codes amid the weakening of the Axis of Resistance. [Prosiding/Artikel konferensi; tersedia di ResearchGate].

U.S. Department of Defense. (2024, November 1). Statement from Pentagon Press Secretary on Middle East force posture updates. U.S. DoD.

Washington Institute for Near East Policy. (2023, November). The Hamas–Iran relationship. WINEP.

Washington Institute for Near East Policy. (2024). Iran’s evolving strategy in eastern Syria. WINEP.

The Washington Post. (2025). Syria, Iran, Hezbollah, and weapons smuggling: Disrupting post-war networks.

Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo

Konflik Amerika Serikat–Iran di kawasan Teluk Persia sering dipersepsikan sebagai krisis regional Timur Tengah. Namun dalam tatanan geoekonomi kontemporer, krisis di Teluk, terutama bila menyentuh Selat Hormuz, secara struktural adalah krisis Indo-Pasifik. Alasannya sederhana: rantai pasok energi, arus pelayaran, asuransi maritim, dan ekspektasi pasar global kini terhubung rapat; sehingga guncangan pada satu chokepoint strategis segera memantul sebagai biaya ekonomi dan tekanan keamanan di kawasan lain. Selat Hormuz tetap merupakan chokepoint minyak paling penting dunia karena volume besar minyak melewatinya dan opsi alternatif sangat terbatas bila terjadi penutupan atau gangguan berat (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2023, 2025). Lebih jauh, sekitar 20% suplai minyak dan LNG global saat ini melewati Hormuz (International Energy Agency [IEA], 2024). Yang paling menentukan bagi Indo-Pasifik: estimasi berbasis data 2024 menunjukkan mayoritas arus yang melintasi Hormuz menuju pasar Asia, sekitar 84% untuk crude/condensate dan 83% untuk LNG (Al Jazeera, 2026). Artinya, “pasar penanggung risiko pertama” dari eskalasi di Teluk adalah Asia, yakni inti dari kawasan Indo-Pasifik.

Di tingkat makro, mekanisme transmisi dampak ke Indo-Pasifik melalui energy-price pass-through dan risk premium. Ketika risiko geopolitik meningkat, harga energi cenderung memasukkan premi ketidakpastian yang kemudian mengalir ke inflasi, biaya logistik, serta tekanan fiskal di negara importir energi. IMF secara konsisten menempatkan eskalasi ketegangan geopolitik dan volatilitas komoditas sebagai risiko downside terhadap pertumbuhan, disinflasi, dan stabilitas finansial global (International Monetary Fund [IMF], 2024a, 2024b). Dalam konteks Indo-Pasifik, kawasan manufaktur dan perdagangan terbesar dunia, kenaikan biaya energi dan freight tidak hanya memperlambat pertumbuhan, tetapi juga mengganggu daya saing industri, neraca berjalan, dan stabilitas nilai tukar.

Dari perspektif keamanan, eskalasi AS–Iran dapat mengubah kalkulasi force posture kekuatan besar, memperkeras kompetisi strategis, dan memicu pergeseran fokus operasi militer lintas komando. Dalam praktiknya, ketegangan Teluk tidak berdiri sendiri: ia beririsan dengan kompetisi kekuatan besar dan arsitektur keamanan maritim yang mempengaruhi Indo-Pasifik. Di satu sisi, Amerika Serikat berkepentingan menjaga kebebasan navigasi dan kredibilitas deterrence; di sisi lain, kehadiran dan kepentingan ekonomi Tiongkok, sebagai importir energi utama, menciptakan insentif untuk memperluas peran keamanan maritim di rute-rute vital yang menghubungkan Teluk Persia–Samudra Hindia–Selat Malaka. Konsekuensinya, Samudra Hindia dan titik-titik sempit penghubung (termasuk Malaka) berisiko mengalami kenaikan intensitas strategic signaling dan operasi keamanan maritim.

Bagi Indonesia, dimensi dampak ini bersifat langsung sekaligus berlapis. Pertama, Indonesia masih memiliki kebutuhan impor minyak/produk minyak yang besar, sementara agenda transisi energi berjalan gradual, sehingga Indonesia tetap terekspos pada volatilitas harga minyak global dan gangguan pasokan jangka pendek (Kementerian ESDM, 2024; Institute for Essential Services Reform [IESR], 2024). Kedua, Indonesia berada pada jalur lintas pelayaran global yang akan menanggung efek domino dari rerouting, kemahalan asuransi, dan kenaikan biaya freight ketika risiko di Teluk meningkat. Ketiga, sebagai negara kunci ASEAN dan maritime fulcrum di persimpangan Samudra Hindia–Pasifik, Indonesia akan menghadapi tekanan diplomatik yang lebih kuat: baik untuk “memihak” narasi keamanan tertentu, maupun untuk terlibat dalam penataan ulang tata kelola keamanan maritim.

Karena itu, membaca konflik AS–Iran semata sebagai isu Timur Tengah akan mengecilkan realitas yang lebih penting: bahwa Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, adalah pihak yang paling cepat menanggung biaya ekonomi dan menanggung implikasi keamanan dari eskalasi di chokepoint Teluk. Tantangan kebijakan Indonesia kemudian bukan hanya “merespons konflik”, melainkan mengelola second-order effects yang muncul melalui harga energi, stabilitas makro, serta dinamika keamanan maritim dan diplomasi kawasan.

Energi, Logistik, dan Keuangan dalam Dua Skenario Eskalasi

Dampak konflik Amerika Serikat–Iran terhadap Indo-Pasifik tidak berlangsung secara langsung melalui konfrontasi militer di kawasan Asia, melainkan melalui mekanisme transmisi struktural yang bekerja melalui tiga kanal utama: energi, logistik maritim, dan keuangan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam suatu siklus umpan balik yang dapat memperbesar efek awal konflik. Bahkan gangguan terbatas di kawasan Teluk berpotensi menghasilkan implikasi makroekonomi yang signifikan di Asia karena sifat interdependensi sistem energi dan perdagangan global saat ini.

Selat Hormuz tetap menjadi simpul utama distribusi minyak dan LNG dunia, dengan sebagian besar arusnya menuju pasar Asia (EIA, 2025; IEA, 2024). Dalam kondisi ketegangan geopolitik, pasar energi cenderung memasukkan geopolitical risk premium ke dalam harga minyak bahkan tanpa adanya penutupan jalur secara total. Mekanisme ini bersifat ekspektasional: persepsi risiko saja sudah cukup untuk mendorong lonjakan harga melalui spekulasi dan penyesuaian kontrak berjangka. IMF (2024a, 2024b) menunjukkan bahwa kenaikan harga energi memiliki efek transmisi cepat terhadap inflasi inti melalui biaya transportasi, listrik, serta bahan baku industri. Bagi negara-negara Indo-Pasifik yang berstatus net energy importers, kenaikan harga tersebut tidak hanya memperlebar defisit transaksi berjalan, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap fiskal melalui subsidi energi dan kompensasi sosial.

Indonesia berada dalam posisi yang rentan dalam konteks ini. Ketergantungan signifikan terhadap impor minyak mentah dan produk olahan menyebabkan kenaikan harga global segera tercermin pada beban APBN dan stabilitas nilai tukar (Kementerian ESDM, 2024; IESR, 2024). Memang benar bahwa diversifikasi jalur distribusi, pembangunan kapasitas LNG tambahan, serta percepatan energi terbarukan dapat mengurangi risiko jangka panjang. Namun, dalam horizon krisis 3–12 bulan, kapasitas substitusi tetap terbatas (IEA, 2024). Dengan demikian, volatilitas harga hampir tidak terhindarkan, dan tekanan terhadap ekspektasi inflasi domestik menjadi tantangan kebijakan yang nyata.

Konteks kedua yang tak kalah penting adalah logistik maritim. Eskalasi konflik di Teluk meningkatkan premi asuransi kapal dan kargo, memperpanjang waktu tempuh akibat rerouting, serta mendorong kenaikan tarif angkut global. Pengalaman gangguan pelayaran di Laut Merah pada 2023–2024 memperlihatkan bahwa risiko keamanan yang berulang dapat menaikkan biaya pengiriman secara signifikan serta memperpanjang lead time, dengan konsekuensi langsung terhadap harga barang dan manajemen persediaan industri (World Bank, 2024). Meskipun konteks geografis berbeda, pola transmisinya serupa: ketidakpastian keamanan meningkatkan biaya operasional pelayaran dan mengurangi keandalan rantai pasok.

Bagi Indo-Pasifik yang merupakan pusat manufaktur dunia, kenaikan biaya logistik menggerus margin industri dan menurunkan daya saing ekspor. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di simpul ALKI dan Selat Malaka, berpotensi menghadapi peningkatan trafik rerouting serta kebutuhan pengamanan maritim tambahan. Biaya logistik domestik, mulai dari bahan bakar kapal hingga port charges, dapat meningkat, memperbesar disparitas harga antarwilayah dan memperlemah integrasi pasar nasional.

Konteks ketiga adalah sektor keuangan. Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan cenderung memicu fenomena flight to safety, memperkuat dolar AS, dan menekan mata uang negara berkembang (IMF, 2024a). Arus modal keluar serta kenaikan premi risiko akan memperketat kondisi keuangan domestik. Bagi Indonesia, depresiasi nilai tukar secara langsung mempermahal impor energi yang sebagian besar berdenominasi dolar, sehingga memperkuat tekanan inflasi dan berpotensi mendorong pengetatan kebijakan moneter. Pengetatan tersebut, meskipun diperlukan untuk stabilitas, dapat menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Untuk memahami kedalaman dampaknya, penting membedakan dua skenario eskalasi. Dalam skenario pertama, berupa “gangguan terbatas dan intermittent (berjeda)” insiden sporadis atau pembatasan sementara tidak menutup jalur sepenuhnya. Dampaknya terutama berupa peningkatan risk premium, kenaikan premi asuransi, dan volatilitas pasar energi. Pasar cenderung melakukan penyesuaian melalui pengurangan cadangan (inventory drawdown) dan pengalihan terbatas rute distribusi (IEA, 2024; IMF, 2024b). Namun demikian, inflasi dan biaya logistik tetap meningkat dalam jangka pendek, sehingga tekanan terhadap negara importir tetap signifikan.

Skenario kedua, yaitu “penutupan de facto atau gangguan berat dan berkelanjutan” menghasilkan supply shock nyata. Lonjakan harga menjadi lebih tajam, kapasitas substitusi tidak memadai, dan rasionalisasi pasokan dapat terjadi. Negara-negara Asia dengan ketergantungan tinggi terhadap pasokan Teluk akan menanggung beban terbesar (EIA, 2025). Dalam kondisi ini, tekanan fiskal dan moneter meningkat bersamaan, sementara risiko fragmentasi ekonomi dan realignment keamanan maritim semakin menguat (World Bank, 2024; IMF, 2024a).

Secara strategis, eskalasi konflik AS–Iran juga berpotensi menggeser fokus dan force posture kekuatan besar ke Samudra Hindia. Penguatan strategic signaling dan operasi pengamanan jalur energi dapat memperdalam dinamika kompetisi di Indo-Pasifik, khususnya pada rute Teluk–Samudra Hindia–Malaka. Bagi Indonesia, konsekuensinya tidak semata ekonomi, tetapi juga keamanan maritim dan diplomasi kawasan. Kepadatan operasi meningkat, kebutuhan maritime domain awareness menjadi lebih mendesak, dan sensitivitas terhadap isu kebebasan navigasi kian tinggi.

Dengan demikian, dampak konflik Teluk terhadap Indo-Pasifik bukanlah hipotesis abstrak, melainkan mekanisme ekonomi-politik yang konkret dan terukur. Bahkan gangguan terbatas dapat memicu rantai efek yang luas melalui harga energi, biaya logistik, dan volatilitas finansial. Tantangan kebijakan Indonesia ke depan adalah merancang respons yang simultan dan terintegrasi: menahan transmisi inflasi energi, menjaga kelancaran logistik, menstabilkan pasar keuangan, serta mempertahankan otonomi strategis dalam lanskap kompetisi kekuatan besar yang semakin kompleks.

Strategi Energi, Keamanan Maritim, dan Diplomasi Bebas-Aktif Adaptif

Apabila konflik Amerika Serikat–Iran di kawasan Teluk menghasilkan guncangan energi, logistik, dan keuangan bagi Indo-Pasifik, maka respons Indonesia tidak dapat bersifat sektoral atau parsial. Kebijakan yang efektif harus simultan pada tiga sumbu strategis yang saling terhubung: penguatan ketahanan energi dan percepatan transisi struktural; penguatan keamanan maritim dan maritime domain awareness (MDA) di jalur ALKI; serta penerapan diplomasi bebas-aktif yang adaptif guna menghindari risiko entrapment dalam kompetisi kekuatan besar. Pendekatan ini bukan reaksi sesaat terhadap krisis eksternal, melainkan strategi manajemen risiko berbasis interdependensi global.

Pada domain energi, tantangan paling mendesak adalah menahan transmisi guncangan harga minyak ke dalam struktur inflasi dan stabilitas makroekonomi. Pengalaman berbagai krisis energi menunjukkan bahwa lonjakan harga komoditas akan lebih destruktif ketika ekspektasi publik tidak dikelola secara kredibel. Oleh karena itu, penguatan penyangga jangka pendek melalui optimalisasi cadangan, pengelolaan inventory impor yang adaptif, serta pemanfaatan instrumen lindung nilai (hedging) menjadi instrumen penting untuk meredam volatilitas. Literatur makroekonomi menegaskan bahwa energy-price pass-through dapat ditekan apabila koordinasi fiskal–moneter dilakukan secara konsisten dan komunikatif, sehingga ekspektasi inflasi tetap terkendali (IMF, 2024a). Dalam konteks Indonesia yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor minyak dan produk olahan, stabilisasi nilai tukar dan kredibilitas kebijakan energi menjadi faktor penentu agar lonjakan harga global tidak berubah menjadi spiral inflasi domestik (Kementerian ESDM, 2024).

Namun, respons jangka pendek tidak cukup. Dalam horizon menengah hingga panjang, strategi paling rasional adalah mengurangi kerentanan struktural melalui diversifikasi bauran energi dan peningkatan efisiensi domestik. Ketahanan energi negara importir meningkat ketika ketergantungan pada satu komoditas atau jalur distribusi menurun (IEA, 2024). Bagi Indonesia, percepatan pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi sektor transportasi, serta efisiensi industri bukan sekadar agenda dekarbonisasi, melainkan strategi keamanan ekonomi. Krisis di Teluk seharusnya dibaca sebagai strategic wake-up call untuk mempercepat transformasi energi, bukan sekadar alasan mempertahankan pola subsidi yang rentan terhadap volatilitas global.

Domain kedua menyangkut keamanan maritim. Eskalasi konflik di Teluk berpotensi meningkatkan intensitas strategic signaling dan kepadatan operasi militer di jalur Teluk–Samudra Hindia–Selat Malaka. Sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan ALKI, Indonesia harus memperkuat MDA melalui integrasi sensor, sistem AIS, pengawasan satelit, serta pusat fusi data lintas instansi. Interoperabilitas informasi dan koordinasi antarlembaga terbukti menurunkan risiko salah identifikasi dan meningkatkan kecepatan respons terhadap anomali maritim (Joint Chiefs of Staff, 2023). Dalam situasi kepadatan lalu lintas dan potensi rerouting akibat eskalasi, kemampuan deteksi dini dan manajemen insiden menjadi fondasi stabilitas pelayaran nasional.

Di tingkat regional, Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme ASEAN dan kerja sama information-sharing untuk menjaga kebebasan navigasi tanpa terjebak pada politik blok. Pengalaman gangguan pelayaran di Laut Merah pada 2023–2024 memperlihatkan bahwa kolaborasi maritim yang fleksibel dan berbasis kepercayaan pasar mampu menstabilkan premi asuransi serta mengurangi kepanikan pelaku industri (World Bank, 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas penjagaan laut dan patroli terkoordinasi harus dipahami sebagai investasi stabilitas ekonomi, bukan eskalasi militer.

Domain ketiga adalah diplomasi. Dalam sistem internasional yang bergerak menuju konfigurasi multipolar, risiko entrapment—terseret dalam konflik kekuatan besar—meningkat ketika jalur energi dan keamanan maritim dipolitisasi (Allison, 2024). Prinsip bebas-aktif perlu diterjemahkan secara substantif sebagai strategi active risk reduction: mendorong de-eskalasi, menjaga kebebasan navigasi, dan menolak politisasi jalur perdagangan global. Diplomasi Indonesia harus mengedepankan komunikasi krisis, confidence-building measures, dan penguatan kerja sama ekonomi yang menyebar risiko tanpa memperdalam fragmentasi blok (IMF, 2024b).

Dengan demikian, strategi Indonesia tidak boleh terfragmentasi. Kebijakan energi tanpa penguatan keamanan maritim akan rapuh; keamanan maritim tanpa stabilitas makro akan mahal; dan diplomasi tanpa penyangga domestik akan simbolik. Pendekatan terintegrasi antara energi, maritim, dan diplomasi menjadi prasyarat agar Indonesia mampu mengelola transmisi risiko eksternal secara efektif. Konflik AS–Iran mungkin terjadi jauh dari Nusantara, tetapi resonansinya akan terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar, dan kepadatan pelayaran di sekitar ALKI. Indonesia yang adaptif adalah Indonesia yang mampu mengubah tekanan eksternal menjadi momentum penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar bertahan, tetapi bertransformasi secara strategis.

Mengelola Risiko, Memperkuat Ketahanan

Konflik Amerika Serikat–Iran di kawasan Teluk, khususnya apabila menyentuh Selat Hormuz, merupakan krisis yang resonansinya paling cepat dirasakan di Indo-Pasifik. Tiga domain transmisi (energi, logistik, dan keuangan) bekerja secara simultan dan saling memperkuat, sehingga gangguan terbatas sekalipun dapat menghasilkan efek makroekonomi yang signifikan di Asia. Dalam konteks interdependensi global yang tinggi, Indonesia tidak berada di pinggiran dampak, melainkan tepat di jalur resonansinya: sebagai net importer minyak, simpul ALKI dalam sistem pelayaran global, serta ekonomi terbuka yang sensitif terhadap volatilitas eksternal (IEA, 2024; IMF, 2024a; World Bank, 2024). Oleh karena itu, respons Indonesia harus terintegrasi, bertahap, dan terukur, dengan menggabungkan stabilisasi jangka pendek, penguatan daya tahan menengah, serta konsolidasi otonomi strategis jangka panjang.

Dalam horizon 0–12 bulan, prioritas utama adalah menstabilkan ekspektasi dan melindungi rantai pasok. Di bidang energi, optimalisasi manajemen cadangan dan inventory impor, disertai pemanfaatan instrumen lindung nilai yang selektif, menjadi instrumen penting untuk meredam volatilitas harga global. Koordinasi fiskal–moneter yang kredibel diperlukan untuk menahan pass-through inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga lonjakan harga minyak tidak berkembang menjadi spiral harga domestik (IMF, 2024a). Keberhasilan tahap ini dapat diukur dari terkendalinya inflasi energi, stabilnya nilai tukar, serta meningkatnya rasio kecukupan cadangan energi.

Pada saat yang sama, penguatan keamanan maritim menjadi prasyarat menjaga kelancaran perdagangan. Integrasi sistem sensor, AIS, dan fusion center lintas instansi perlu ditingkatkan guna memastikan deteksi dini dan respons cepat terhadap anomali di ALKI. Protokol deconfliction dan manajemen insiden yang jelas akan mengurangi risiko salah kalkulasi di tengah kepadatan pelayaran dan potensi peningkatan aktivitas militer (Joint Chiefs of Staff, 2023). Efektivitasnya tercermin dari penurunan waktu respons insiden, peningkatan akurasi deteksi anomali maritim, serta stabilnya premi asuransi pelayaran domestik.

Di ranah diplomasi, pendekatan krisis yang proaktif diperlukan untuk menjaga ruang manuver strategis. Indonesia perlu mendorong confidence-building measures dan komunikasi antaraktor guna mengurangi eskalasi, sekaligus memperluas perjanjian pasokan jangka pendek dengan mitra utama untuk menyebar risiko (Allison, 2024; IEA, 2024). Indikator keberhasilan tahap ini terlihat dari bertambahnya kontrak pasokan alternatif serta menurunnya risk premium domestik yang tercermin dalam pasar energi dan keuangan.

Memasuki horizon 1–3 tahun, fokus kebijakan harus bergeser dari stabilisasi menuju penguatan daya tahan sistemik. Diversifikasi bauran energi dan peningkatan efisiensi domestik menjadi kunci untuk mengurangi eksposur struktural terhadap impor minyak. Percepatan pembangkit energi terbarukan, elektrifikasi transportasi, serta efisiensi industri bukan hanya agenda transisi energi, melainkan strategi penguatan keamanan ekonomi (IEA, 2024; Kementerian ESDM, 2024). Keberhasilannya tercermin dari meningkatnya porsi energi terbarukan dan menurunnya intensitas energi dalam struktur ekonomi.

Ketahanan logistik juga harus diperkuat melalui modernisasi pelabuhan dan penerapan digital port community system guna menekan biaya dan mempercepat lead time. Kerja sama regional berbagi informasi pelayaran perlu ditingkatkan untuk menjaga kebebasan navigasi dan kepercayaan pasar (World Bank, 2024). Indikatornya antara lain penurunan biaya logistik nasional dan membaiknya port dwell time. Di sektor keuangan, pendalaman pasar lindung nilai energi dan nilai tukar serta peningkatan transparansi fiskal akan memperkuat kepercayaan investor dan menurunkan volatilitas arus modal (IMF, 2024b).

Dalam horizon 3–10 tahun, strategi Indonesia harus berorientasi pada konsolidasi otonomi strategis dan kepemimpinan kawasan. Transisi energi perlu dikembangkan menjadi ekosistem manufaktur dan rantai pasok domestik yang mengurangi kerentanan eksternal. Penurunan impor bersih minyak serta peningkatan kapasitas energi bersih nasional menjadi indikator utama keberhasilan (IEA, 2024). Di bidang keamanan maritim, Indonesia dapat mengonsolidasikan perannya sebagai maritime stabilizer di Indo-Pasifik melalui ASEAN dan mekanisme berbagi informasi yang inklusif, tanpa terjebak dalam rivalitas blok kekuatan (Allison, 2024). Keberhasilan tercermin dari meningkatnya latihan dan koordinasi multilateral serta menurunnya insiden keselamatan pelayaran.

Pada akhirnya, diplomasi bebas-aktif perlu diterjemahkan sebagai strategi active risk reduction: menjaga kebebasan navigasi, menolak politisasi jalur perdagangan, dan memperluas kemitraan ekonomi guna menyebar risiko tanpa memperdalam fragmentasi global (IMF, 2024b). Diversifikasi mitra dagang dan berkurangnya eksposur terhadap satu jalur atau komoditas tertentu menjadi ukuran konkret keberhasilan kebijakan ini.

Secara sintetis, krisis Teluk menegaskan bahwa keamanan energi dan keamanan maritim merupakan dua sisi dari stabilitas ekonomi nasional. Indonesia yang efektif bukanlah Indonesia yang bereaksi terhadap gejolak, melainkan yang mampu mengantisipasi dan mengelola transmisi risiko eksternal secara sistematis. Dengan memadukan stabilisasi jangka pendek, diversifikasi jangka menengah, dan konsolidasi otonomi strategis jangka panjang, Indonesia dapat mengubah potensi guncangan global menjadi momentum penguatan ketahanan nasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas-aktif dalam lanskap Indo-Pasifik yang semakin kompetitif dan dinamis.

Daftar Referensi

Allison, G. (2024). Destined for war? Can America and China escape Thucydides’s trap? (Updated ed.). Houghton Mifflin Harcourt.

Institute for Essential Services Reform. (2024). Indonesia energy transition outlook 2024. IESR. https://iesr.or.id

International Energy Agency. (2024). World energy outlook 2024. IEA Publications. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

International Monetary Fund. (2024a). World economic outlook: Managing divergent recoveries. IMF Publications. https://www.imf.org

International Monetary Fund. (2024b). Global financial stability report 2024. IMF Publications. https://www.imf.org

Joint Chiefs of Staff. (2023). Joint operations (JP 3-0). U.S. Department of Defense.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2024. Kementerian ESDM.

U.S. Energy Information Administration. (2025). World oil transit chokepoints. U.S. Department of Energy. https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints

World Bank. (2024). Global economic prospects 2024. World Bank Publications. https://www.worldbank.org